252 Peserta Ikuti Kejuaraan Catur Pelajar Tingkat Nasional ITB 86 Bidak Ganesha Ke-2

252 Peserta Ikuti Kejuaraan Catur Pelajar Tingkat Nasional ITB 86 Bidak Ganesha Ke-2

252 Peserta Ikuti Kejuaraan Catur Pelajar Tingkat Nasional ITB 86 Bidak Ganesha Ke-2
252 Peserta Ikuti Kejuaraan Catur Pelajar Tingkat Nasional ITB 86 Bidak Ganesha Ke-2

Sebanyak 252 peserta mengikuti Kejuaraan Catur Pelajar Tingkat Nasional ITB 86

Bidak Ganesha ke-2 Tahun 2019 di Aula Barat ITB, Kota Bandung, Minggu 8 Desember 2019.

Ketua Panpel M Arif Faizal mengatakan kejuaraan ini merupakan bentuk perhatian alumni ITB angkatan 1986 terhadap potensi catur di Jawa Barat yang begitu besar.

“Saya sangat suprise dengan tingginya antusias para pecatur cilik yang ingin bertanding

. Ternyata begitu banyak pecatur handal di usia SD dari kelas 1 hingga 6. Ini merupakan gelaran kedua kami menggelar kejuaraan serupa. Sebelumnya diadakan pada 2016 lalu,” ucap Arif seusai pembukaan di Aula Barat ITB, Kota Bandung, Minggu 8 Desember 2019.

Baca Juga: Kegagalan Tak Terduga Tim Mobile Legends Indonesia pada SEA Games 2019, Ini Komentar Asosiasi Esports Indonesia

Arif mengatakan, di kejuaraan kali ini peserta paling banyak dari kategori SD.

Untuk kategori SD kelas 1 hingga 3 diikuti oleh 44 putra dan 15 putri. Kemudian SD kelas 3 hingga 6 diikuti oleh 21 pecatur putri dan 42 pecatur putra.

“Di tingkat SMP diikuti oleh 18 putri dan 56 putra. Kemudian di kategori SMA ada 16 peserta putri dan 40 peserta putra. Tiap kategori akan mendapatkan piagam dan piala kemudian jika mereka diterima di ITB akan mendapatkan beasiswa selama pendidikan,” ujarnya.

Arif mengatakan, Kejuaraan ini kembali diikuti pecatur cilik handal Samantha Edithso. Samantha pada 2018 lalu sukses meraih gelar juara dunia catur di Spanyol.

 

Sumber :

https://www.belajarbahasainggrisku.id/

Mutu Sekolah Negeri Lebih Baik Dibanding Swasta, Semestinya Terbalik

Mutu Sekolah Negeri Lebih Baik Dibanding Swasta, Semestinya Terbalik

Mutu Sekolah Negeri Lebih Baik Dibanding Swasta, Semestinya Terbalik
Mutu Sekolah Negeri Lebih Baik Dibanding Swasta, Semestinya Terbalik

Pemerhati pendidikan dari Center for Regulations and Development Analysis Indra

Charismiadji mengatakan, seharusnya mutu sekolah swasta di Indonesia berada di atas sekolah negeri.

“Namun kenyataannya di Indonesia malah sebaliknya, mutu sekolah negeri lebih baik dari swasta. Hanya beberapa sekolah swasta yang bagus-bagus yang mutunya di atas sekolah negeri,” ujar Indra dalam diskusi pendidikan di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.

Hal itu terjadi karena siswa yang tidak diterima di sekolah negeri masuk

ke sekolah swasta. Kondisi itu, lkata dia, hanya terjadi di Indonesia.

Berbeda dengan negara-negara lainnya, sekolah negeri memang diperuntukkan untuk semua siswa dan gratis. Sedangkan sekolah swasta diperuntukkan untuk siswa dari keluarga yang mampu.

Baca Juga: Bandingkan dengan Luar Negeri, Mendikbud Nadiem Makarim Heran Mutu Sekolah Swasta di Indonesia

“Jadi orang seperti Mas Menteri akan heran sekolah negeri lebih bagus dari swasta

, karena beliau lulusan luar negeri,” ujar Indra kepada Antara.

Rendahnya mutu sekolah swasta tersebut, juga diperparah dengan regulasi yang menyamaratakan antara sekolah swasta dan negeri.

Padahal, sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri, yang sekolah swasta membayar sedangkan sekolah negeri gratis. Untuk itu, Indra meminta agar ada aturan sendiri untuk sekolah swasta.

 

Sumber :

https://www.kakakpintar.id/

Beri Penyuluhan Bantuan Hidup Dasar

Beri Penyuluhan Bantuan Hidup Dasar

Beri Penyuluhan Bantuan Hidup Dasar
Beri Penyuluhan Bantuan Hidup Dasar

Dosen DIII Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana Jakarta melaksanakan

program pengabdian masyarakat (Abdimas) dengan memberikan penyuluhan bantuan hidup dasar bagi warga sekitar lingkungan kampus.

Abdimas berlangsung di ruang serbaguna musala Nur Ali Mehren Kelurahan Pondok Rangon Jakarta Timur, Minggu (27/10) lalu. Program ini dibuka oleh Kepala Cabang Universitas Bhakti Kencana Jakarta Yuli Astuti.

Sebanyak 20 peserta, terdiri dari Ibu-ibu PKK, kader karang taruna, dan pemuda masjid mengikuti program tersebut. Muhammad Fandizal selaku dosen Universitas Bhakti Kencana Jakarta memberikan materi seputar perbedaan gawat darurat, gawat tidak darurat, darurat tidak gawat dan tidak gawat tidak darurat, serta tata cara menghubungi pihak ambulan gawat darurat yaitu melalui Pemda DKI Jakarta dengan nomor 112 atau 119.

Selain itu, peserta juga mendapatkan materi cara menolong seseorang yang mengalami

pertolongan darurat seperti tersedak, tenggelam, hingga keracunan. Seluruh materi yang disampaikan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh para dosen kampus tersebut.

Peserta mendapatkan print out untuk memudahkan memahami materi yang disampaikan. Selain itu bisa digunakan mereka untuk petunjuk dalam menyebarkannya kepada masyarakat luas.

Dalam kesempatan itu, Yuli menyampaikan, Abdimas ini dapat diterima baik oleh warga sekitar lingkungan kampus. Ia berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat.

”Kita harapkan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat Pondok Rangon,

khususnya mengikuti pelaksanaan Abdimas,” ungkap Yuli dalam keterangan tertulisnya.

Untuk menilai keberhasilan program Abdimas, pihak Universitas Bhakti Kencana Jakarta melakukan pre-test dan post-test. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan kemampuan peserta mengalami peningkatan sebesar 40 persen setelah mengikuti penyuluhan bantuan hidup dasar tersebut.

 

 

Baca Juga :

Tim KPK RI Kunjungi SMPN 25

Tim KPK RI Kunjungi SMPN 25

Tim KPK RI Kunjungi SMPN 25
Tim KPK RI Kunjungi SMPN 25

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan kunjungan ke SMPN 25 Kota Bekasi. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang dikunjungi oleh lembaga antirasuah tersebut.

Kunjungan dilakukan oleh Kepala Satuan Tugas Pendidikan Dasar Menengah

dan Pemerintah Daerah KPK RI Guntur Kusmeiyano, Senin (12/11). Ia didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah.

Guntur menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut kesepakatan bersama terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi saat peringatan hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2018 lalu.

“Hari ini (kemarin, red) tim KPK mencoba memonitoring dan mengevaluasi implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah yang telah melaksanakan pendidikan anti korupsi,” ujar Guntur dalam kesempatan tersebut.

Dalam hal ini, KPK RI telah memberikan sembilan nilai anti korupsi yang didalamnya

mengandung unsur jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Nilai yang terkandung itu sama dengan nilai-nilai leluhur pancasila dalam membangun karakter bangsa yang saat ini tercantum dalam peraturan presiden terkait dengan penguatan pendidikan karakter.

“Hal ini kita tuangkan dalam monitoring salah satunya terkait dengan ekosistem pendidikan di sekolah itu sendiri dan kita sudah bisa lihat khsusunya di SMPN 25 kota Bekasi ternyata sudah banyak melaksanakan kegiatan dan insersi implementasi pendidikan anti korupsi,” tuturnya.

Dalam monitoring implementasi pendidikan anti korupsi, tim KPK memantau media

pembelajaran yang digunakan SMPN 25 Kota Bekasi dalam menyampaikan materi kepada siswanya.

“Kita akan melihat bagaimana guru, khususnya guru PPKN apakah sudah membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan pendidikan anti korupsi. Karena mata pelajaran PPKN adalah salah satu pengampuh pendidikan anti korupsi yang masuk dalam rumpun mata pelajaran anti korupsi,” ungkapnya.

Kepala SMPN 25 Kota Bekasi Soleh mengungkapkan, pendidikan anti korupsi sudah diterapkan dalam mata pelajaran PPKN. Nilai anti korupsi juga diterapkan pada kegiatan kretif seperti melukis dan membuat suatu karya yang memiliki nilai-nilai positif untuk siswa.

 

Sumber :

https://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/

 

Minimal Setara UMR

Minimal Setara UMR

Minimal Setara UMR
Minimal Setara UMR

Sejumlah guru honorer di Kota Bekasi menyambut baik janji Menteri Koordinator bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, untuk menaikkan gaji mereka. Guru honorer berharap, minimal gaji mereka dapat setara upah minimum regional (UMR).

Ya, selama ini gaji guru honorer belum setara UMR karena masih dihitung berdasarkan waktu mengajar. Guru honorer SMKN 7 Kota Bekasi Ajeng Ratna Putri mengungkapkan, gaji yang diterimanya dalam setiap bulan sekitar Rp2 juta.

Dalam per bulan Ratna diberikan waktu mengajar 24 jam dengan upah per jam Rp85 ribu.

Meskipun gajinya yang diterima belum setara UMR, dia tetap bersyukur.

”Alhamdulillah saya tetap mensyukuri hasil yang saya dapat menjadi guru honorer, namun jika memang gaji guru honorer dinaikkan saya akan lebih bersyukur lagi,” ungkapnya kepada Radar Bekasi, Kamis (14/11).

Ia berharap, jika pemerintah benar ingin menaikkan gaji guru honorer diharapkan bisa setara UMR Kota Bekasi. ”Jika memang naik saya ingin kenaikannya disamakan dengan UMR yang berlaku saat ini di Kota Bekasi,” imbuhnya.

Ajeng mengungkapkan, guru honorer memiliki peran untuk mencerdaskan anak bangsa

sama seperti guru PNS. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah serius memikirkan nasib dirinya dan guru lain.

”Saya berharap kepada pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi para pekerja guru honorer karena sifatnya kita disini sama, yaitu sama-sama membantu mencerdasakan anak bangsa,” tukasnya.

Hal senada diungkapkan, guru honorer SMA Tulus Bhakti Kota Bekasi Syarifah Utami. Setiap bulan dia menerima gaji dari tempatnya mengajar sekitar Rp2 juta.

”Seperti guru honorer pada umumnya saya digaji sesuai dengan seberapa banyak waktu saya mengajar di kelas, tapi waktunya juga kan sudah ditentukan sesuai dengan jadwal, jadi setiap bulan saya bisa mengantongi gaji sebesar Rp2 juta,” ungkap perempuan yang sudah menjadi guru honorer selama empat tahun.

 

Sumber :

https://ruangseni.com/

hukuman mati termuda (11 taon)

hukuman mati termuda (11 taon)

hukuman mati termuda (11 taon)
hukuman mati termuda (11 taon)

PENNSYLVANIA (SI) – Jordan Brown, 11,tersangka kasus dugaan pembunuhan Kenzie Houk, terancam menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi bila terbukti bersalah di pengadilan dewasa.

Menghabiskan sisa hidup di dalam bui jelas tidak ada dalam rencana hidup Brown. Namun, peristiwa mengerikan pada 20 Februari lalu bisa membawa dirinya ke jeruji besi sepanjang hidup.Pada hari nahas itu, Brown diduga membunuh Houk,tunangan ayahnya.Wanita berusia 26 tahun itu ditemukan tewas di kamar tidurnya dengan luka tembakan di kepala.

Selain Houk, bayi dalam kandungan wanita itu juga tewas karena kekurangan oksigen. Setelah membunuh tunangan ayahnya, Brown diperkirakan langsung meninggalkan rumah dan pergi dengan bus sekolah. Saat tewas, Houk yang dipanggil Brown dengan sebutan ”Mom” sedang hamil sembilan bulan.

Dia juga memiliki dua putri berusia tujuh dan empat tahun yang tinggal serumah dengan Brown dan ayahnya, Chris. Belum diketahui pasti apa motif di balik aksi nekat bocah yang masih duduk di sekolah tingkat lima tersebut. Dugaan sementara karena kecemburuan menyeruak dalam kasus yang menghebohkan Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) ini.

Brown diduga cemburu karena sang ayah lebih memerhatikan Houk dan dua anaknya. Semula, kasus Brown masuk dalam pengadilan remaja.Namun, Hakim Wilayah Lawrence, sebelah barat Pennsylvania, David Rishel menganggap kasus Brown bukan lagi sebagai tindak kejahatan kecil sehingga harus dibawa ke pengadilan dewasa.

Bila hal ini terjadi, Brown akan menghadapi ancaman serius karena bisa dikenai hukuman berat yakni seumur hidup. Pengacara Brown, Dennis Elisco, masih berusaha keras agar kasus ini tidak dibawa ke pengadilan dewasa. Dia pun akan mengurus mosi setelah mendapatkan buktibukti forensik yang lebih memadai.

Sisa-sisa mesiu dari senjata itu menjadi bukti penting untuk memastikan apakah memang Brown yang membunuh Houk saat itu, karena bisa saja bocah tersebut sudah memakainya di lain waktu. Jaksa penuntut mengatakan bahwa salah satu anak Houk bercerita pada polisi, mendengar tembakan dari senjata api sebelum dia dan Brown keluar untuk menghadang bus.

Brown dan pengacaranya menghadiri sidang dengar permulaan, Selasa (24/3) waktu setempat. Bocah itu terlihat duduk terdiam dengan tangan dan kaki terbelenggu. Matanya juga tidak fokus dan seperti menerawang. Dia kemudian dibawa kembali ke pusat penahanan narapidana remaja. ”Dia terlihat bingung dengan apa yang terjadi.

Dia hanyalah anak-anak,” kata Elisco membela kliennya dalam sidang, seperti dilansir Pittsburgh Post Gazette. Ayah Houk,Jack,mengenakan pita hitam saat menghadiri sidang. Dia memberi kesaksian kalau sang bocah memang penembak yang ulung.

Jack mengatakan, dirinya dan Brown pernah memainkan senjata api. Seorang tentara juga memberi kesaksian kalau senjata jenis 20-gauge yang ditemukan di kamar tidur Brown memang menunjukkan baru digunakan.

Baca Juga : 

Mumi kucing 400 tahun

Mumi kucing 400 tahun

Mumi kucing 400 tahun
Mumi kucing 400 tahun

Mei 2009, Richard Parson, seorang direktur perusahaan pemakaman sedang merenovasi sebuah rumah yang dimilikinya di wilayah Ugborough dekat Plymouth. Ketika para pekerja sedang membongkar dinding kamar mandi lantai atas, mereka menemukan sebuah mummi, mummi seekor kucing dalam kondisi utuh.
Mr. Parson mengatakan bahwa seorang tetangga pernah mengatakan kepadanya bahwa mummi itu pernah ditemukan 20 tahun yang lalu oleh penghuni rumah sebelumnya. Namun ditaruh kembali olehnya. Kucing yang ditemukan masih memiliki bentuk yang baik dengan cakar dan gigi. Diperkirakan usianya telah mencapai 400 tahun. Kemungkinan ditaruh di dinding untuk mengusir roh jahat, sesuai kepercayaan jaman dulu.

“Kelihatannya mengerikan dan kucing itu lebih besar daripada kucing pada umumnya.” Kata Parson. “Aku tidak bisa membuangnya, jadi kami merencanakan untuk menaruhnya kembali ke dalam dinding. Tapi istriku segera menolaknya. Ia kuatir akan mengalami mimpi buruk.”

Parson menambahkan :”Kelihatannya 400 tahun yang lalu, masyarakat menaruh mayat kucing untuk mengusir para penyihir. Sebenarnya sejak lama beredar isu atau sebuah legenda bahwa ada seekor kucing yang dikubur di dalam rumah. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kebenarannya”

“Aku bukan orang yang percaya tahayul, namun kucing itu sepertinya bagian dari sejarah desa dan paling tidak menambah daya tarik tersendiri terhadap rumah itu.”

Marion Gibson, seorang penyihir dan ahli legenda kuno dari Universitas Exeter berkata :”Kucing kadang ditaruh di dinding sebagai jimat keberuntungan. Kelihatannya hal itu merupakan praktek umum bagi masyarakat Eropa. Hal itu dilakukan untuk mengusir para penyihir, roh jahat, nasib buruk dan semua hal yang bisa terlhat sebagai ancaman bagi rumah”.

Sumber : https://profilesinterror.com/

Kecepatan Akses 3 Negara Asia Lewati 7,5Mbps

Kecepatan Akses 3 Negara Asia Lewati 7,5Mbps

Kecepatan Akses 3 Negara Asia Lewati 7,5Mbps
Kecepatan Akses 3 Negara Asia Lewati 7,5Mbps

VIVAnews – Tiga tempat di Amerika Serikat (AS) berada di posisi teratas dalam sebuah survei mengenai akses internet tercepat. Namun, 62 persen kota dengan akses internet tercepat di dunia justru berada di benua Asia.

Tiga kota dengan akses internet tercepat adalah Berkeley dan Stanford di California dan Chapel Hill di North California. Namun, dalam cakupan lebih luas, Jepang masih lebih unggul berdasarkan survei dari akselerator konten internet, Akamai, dalam laporan yang dirilis Selasa 20 April 2010.

Akamai menemukan bahwa 48 dari 100 kota dengan akses internet tercepat berada di Jepang dan 62 kota berada di Asia. Tiga negara dengan kecepatan akses tertinggi adalah Korea Selatan, Hong Kong (yang dalam survei dimasukkan dalam peringkat negara), dan Jepang. Tiga negara tersebut merupakan tiga negara yang melampaui kecepatan koneksi rata-rata 7,5 Mbps.

Dengan menganalisis kecepatan koneksi, Akamai menemukan bahwa 31 negara bagian AS meningkatkan kecepatan akses pada kuartal keempat.

“Tiap kuartal tahun kami mengukur kecepatan rata-rata akses internet kota,” kata juru bicara Akamai. “Kami memonitor 465 juta koneksi IP yang tidak biasa dan jumlahnya selalu bertambah tiap kuartal,” sebutnya, seperti dikutip dari PCWorld.

Akamai mengatakan bahwa AS dan China, bila digabung, menduduki hampir 40 persen alamat IP yang diobservasi. Selama krisis global, Akamai menemukan bahwa 96 negara memiliki rata-rata kecepatan internet di bawah 1Mbps.

Jumlah negara tersebut menurun dibanding kuartal sebelumnya yang berjumlah 103 negara. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa terjadi kemajuan dalam mengupayakan peningkatan koneksi internet. Saat itu, hanya tiga negara dengan kecepatan internet di bawah 100Kbps. (art)

Sumber : https://solidaritymagazine.org/

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5
1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang‐Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang‐Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Pasal 6
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
Pasal 7
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.
Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
Pasal 10
(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan
persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 12
(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang‐kurangnya
meliputi:
a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati‐hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda‐nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah
dibobol; atau
2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti,
kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut. (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Baca Juga : 

UUD TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UUD TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UUD TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
UUD TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang‐Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden. Pasal 2 Undang‐Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang‐Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati‐hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas‐luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan
penyelenggara Teknologi Informasi.

Sumber : https://blogs.uajy.ac.id/teknopendidikan/online-soccer-manager-apk/