Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunanya adalah teknologi dan informasi. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama penyimpanannya. Di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Telematika. Kata telematika berasal dari istilah dalam bahasa Perancis “telematique” yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah telematika merujuk pada hakekat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika. Para praktisi menyatakan bahwa “telematics” adalah singkatan dari telecommunication and informatics sebagai wujud dari perpadan konsep Computing and Communication. Istilah Telematics juga dikenal sebagai the new hybrid technology yang lahir karena perkembangan teknologi digital.
Selain pengertian diatas Williams & Sawyer dalam Koesnandar (2008:5) menyatakan bahwa ‘teknologi informatika adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara atau video)’. Dengan kata lain TIK tidak hanya terbatas dalam bentuk data saja melainkan suara, gambar atau video. Sedangkan Karsenti dalam Siahaan (2010:7) menyatakan TIK ‘sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan kegiatan pembelajaran sehingga para siswa menjadi lebih otonom dan kritis dalam menghadapi masalah, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan hasil kegiatan belajar siswa’. Ini berarti teknologi dapat dan benar-benar membantu siswa mengembangkan semua jenis keterampilan, mulai dari tingkat yang sangat mendasar sampai dengan tingkat keterampilan berpikir kritis yang lebih tinggi.
Dari beberapa pengertian yang telah diutarakan sebelumnya. Maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah seperangkat alat yang dapat membantu anda berkerja dangan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

Sumber : https://aziritt.net/

Pembangunan dan Subsidi BBM

Pembangunan dan Subsidi BBM

Pembangunan dan Subsidi BBM
Pembangunan dan Subsidi BBM

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumberdaya alam, dimana salah satunya adalah minyak dan gas bumi, namun kebutuhan energi bagi penduduk Indonesia ternyata mengandalkan pada BBM import selain dipenuhi sendiri oleh produsen BBM di dalam negeri (Pertamina, 2005). Indonesia dengan demikian sekaligus adalah produsen minyak bumi yang besar dan konsumen BBM yang besar pula. Konsumsi BBM yang sangat besar ini pada dasawarsa terakhir telah semakin nyata membebani keuangan negara.

Tabel 1. Pertumbuhan Pemakaian Energi Menurut Sektor

Kebutuhan BBM itu senantiasa meningkat, sehingga beban Pemerintah menanggung subsidi harga BBM yang sangat besar agar warga negara mampu membeli BBM sesuai daya belinya juga ikut meningkat. Di samping itu, Pemerintah juga harus menanggung beban subsidi tersembunyi berupa biaya peluang jika BBM tersebut dieksport. Saat ini, biaya lain yang harus ditanggung pemerintah adalah pengeluaran pembangunan yang ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terutama karena masalah kemiskinan.

Subsidi BBM mengonsumsi keuangan negara sangat besar. Dalam kondisi keuangan negara yang sehat, subsidi BBM tidaklah memberatkan keuangan negara, namun dalam kondisi keuangan negara yang tidak sehat, subsidi BBM memberatkan keuangan negara. Sementara itu, kemampuan pemerintah untuk membiayai pengadaan barang publik dalam hal ini pengadaan BBM sangat terbatas karena Indonesia dihadapkan pada masalah penerimaan keuangan negara yang tidak sebanding dengan pengeluaran keuangan negara, artinya, Indonesia mengalami defisit keuangan negara. Di sisi lain, kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara kepada warga negaranya harus tetap dipenuhi. Kewajiban Pemerintah itu antara lain memperluas pemerataan pertumbuhan ekonomi, memutus rantai ketidakberdayaan sosial-ekonomi; dan meningkatkan pelayanan publik. Kewajiban ini membawa beban sangat besar pada keuangan negara. Kontradiksi antara beban pengeluaran keuangan negara yang sangat besar dan defisit keuangan negara ini memaksa Indonesia harus memperbaiki manajemen defisit keuangan negaranya. Pada sisi lain, terdapat kekhawatiran kepada posisi hutang luar negeri yang sangat besar yang berimplikasi pada beban pembayaran bunga dan pokok hutang yang sangat besar setiap tahunnya.

Tabel 2. Realisasi Subsidi dalam APBN (dalam miliar Rp)

Berkenaan dengan beban subsidi yang semakin meningkat, tetapi tidak diimbangi penerimaan keuangan negara yang stabil dan tidak berbasis pada pinjaman luar negeri, maka kondisi keuangan negara perlu segera disehatkan dengan sejumlah implikasi, yaitu antara lain menghentikan ketergantungan pada hutang luar negeri dan memaksimalkan nilai tambah BBM . Memaksimalkan nilai tambah BBM berarti Pemerintah harus menjual BBM kepada konsumen dengan harga pasar, yaitu harga yang sama dengan biaya produksinya (equal to production cost). Memaksimalkan nilai tambah BBM berarti pemerintah harus mengurangi bahkan menghentikan subsidi BBM. Namun untuk mencegah terjadinya dampak negatif akibat pengurangan atau penghapusan subsidi BBM ini maka pemerintah perlu memikirkan kebijakan alternatif yang dapat meminimalisasikan dampak negatif akibat penghapusan subsidi BBM. Salah satu bentuk kebijakan pengalihan atau kebijakan alternatif itu adalah kebijakan kompensasi penghapusan subsidi BBM yang dikhususkan bagi kelompok miskin .

Kebijakan kompensasi penghapusan subsidi BBM diyakini lebih bersahabat dengan kondisi keuangan negara dan diyakini dapat menjamin kepastian bagi peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya kelompok miskin yang diperkirakan akan lebih menderita karena penghapusan subsidi BBM. Namun kebijakan kompensasi penghapusan subsidi BBM menghadapi kendala dalam penyaluran bantuan secara tepat sasaran. Merkanisme penyaluran bantuan yang ada selama ini diragukan efektivitasnya (LPEM UI, 2004). Lebih lanjut Bappenas menyatakan bahwa subsidi BBM tidaklah tepat sasaran, karena 40% kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hanya mengonsumsi BBM sebanyak 16%. Sementara itu kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi sebanyak 60% mengonsumsi BBM sebesar 80% .

Beban subsidi BBM yang semakin besar perlu dikurangi secara berkala agar tidak memberatkan keuangan negara. Akan tetapi kebijakan penghapusan subsidi BBM baik secara berkala ataupun sekaligus mempunyai dampak terhadap sebagian besar masyarakat berpenghasilan marginal sekaligus mengandung resiko politik yang sulit dijelaskan.

II. Pembangunan dan Ketidakmerataan

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan sumberdaya (resources utilization) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkeseimbangan dan berkelanjutan. Pemanfaatannya optimal jika berdasarkan kepada kebijakan dan strategi yang tepat agar seluruh sumberdaya dapat terlibat dalam proses. Apabila kebijakan dan strategi gagal berarti pemanfaatannya tidak memberi hasil, manfaat dan dampak yang positif yaitu pulangan (return) yarig ekonomis, efektif, efisien. Kebijakan dan strategi pembangunan diarahkan kepada pemanfaatan sumberdaya lokal terutama bagi pemenuhan kebutuhan lokal dan kepentingan regional dan nasional umumnya. Ada lima sumberdaya utama (main capital) yaitu sumberdaya alami (natural capital), sumberdaya insani (human capital), sumberdaya keuangan (financial capital), sumberdaya teknologi (technological capital), sumberdaya sosial-budaya (sociocultural capital). Sumberdaya ini dimanfaatkan oleh tiga sumberdaya pengembang (developer capital) yaitu sumberdaya kelembagaan (institutional capitao, sumberdaya informasi-komunikasi (information and communication capitao dan sumberdaya jejaring (network capital). Sumberdaya utama yang dimiliki setiap individu dimanfaatkan oleh sumberdaya pengembang melalui lembaga ekonomi, keuangan dan sosial-budaya. Kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui upaya pemanfaatan sumberdaya oleh kelembagaan melalui fasilitasi dan stimulasi yang didukung oleh sistem administrasi dan regulasi yang baik .

Baca Juga : 

Rekomendasi

Rekomendasi

Rekomendasi
Rekomendasi

Sebagai penutup akan diperagakan rekomendasi untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Strategi dasar dalam rekomendasi ini terdiri dari lima hal, yakni:

Pertama, mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat dalam konteks penanggulangan kemiskinan bukan sebagai upaya memberantas kemiskinan, tapi meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Dan dalam pendekatan pemberdayaan, berarti adalah kelompok rumah tangga miskin. Dalam kelompok tersebut, keikutsertaan warga yang tidak miskin harus dibatasi.

Kedua, tersedianya data dasar yang solid. Saat ini telah tersedia Data Rumah Tangga Miskin yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai hasil Sensus Pendataan Sosial Ekonomi Rumah Tangga (PSE.05 RT). Data tersebut dapat menjadi acuan awal untuk pembentukan kelompok miskin. Pembentukan kelompok harus dilakukan secara alami.

Ketiga, melibatkan masyarakat sipil. Bagaimanapun juga, upaya penanggulangan kemiskinan harus menjadi gerakan nasional. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat harus peduli pada upaya membantu penduduk miskin untuk menjadi lebih ringan bebannya dan menjadi sejahtera hidupnya.

Keempat, pengarusutamaan pada peningkatan kesejahteraan kelompok keluarga miskin. Pilar ini merujuk pada pengharmonisasian sumber-sumber daya yang ada untuk menggerakkan kesejahteraan keluarga miskin. Pilar ini sederhana namanya, namun dalam realita membutuhkan komitmen yang kuat dari para pesertanya. Siapa mengerjakan apa di suatu kabupaten/kota dan kecamatan harus didefinisikan secara jelas. Apa yang dikerjakan boleh bermacam-macam cara, mulai dari menyediakan fasilitasi/pendampingan, pelayanan keuangan mikro, pelayanan umum dasar, dan seterusnya, namun tujuannya adalah satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Kelima, kelembagaan pemberdayaan lokal. Sebagian besar program/proyek pemerintah maupun swasta melalui dana tanggung-jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) senantiasa melupakan “pembentukan” lembaga yang melestarikan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan lembaga pemberdayaan local diperlukan untuk mengelola asset yang timbul akibat proses kegiatan pembangunan lokal.

Sumber : https://obatwasirambeien.id/ultimate-car-driving-simulator-apk/

Persoalan Lokasi dan Model Penentuannya

Persoalan Lokasi dan Model Penentuannya

Persoalan Lokasi dan Model Penentuannya
Persoalan Lokasi dan Model Penentuannya

Penentuan lokasi merupakan dasar efektivitas pemberdayaan masyarakat jika ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rumah tangga miskin. Namun apabila dipelajari seksama, akan nampak, bahwa masih banyak ketidaksesuaian dalam penentuan lokasi. Kondisi memunculkan 3 Model ketika kita melakukan penilaian atas pelaksanaan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat di tahun 2007. Penilaian dilakukan terhadap perilaku empat proyek yang tercakup dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

3.1. Model Berdasarkan Karakterisitik Wilayah

Model ini menekankan pembagian lokasi berdasarkan karakteristiknya, yaitu perdesaan dan perkotaan. Suatu proyek hanya boleh menangani suatu wilayah kecamatan atau suatu kabupaten/kota apabila proyek itu cocok dengan kondisi karakteristik kecamatan atau suatu kabupaten/kota yang ditanganinya. Hal ini menimbulkan implikasi berat pada pengaplingan wilayah operasional suatu proyek. Artinya, proyek PPK dijatah beroperasi di perdesaan, dan proyek P2KP dijatah beroperasi di perkotaan. Pedoman Umum (pedum) menyatakan pembagian “wilayah operasional proyek” berdasarkan karakteristik desa-kota itu.

Meski dalam pedum induk (pedum PNPM) telah dijelaskan aturan main yang seragam, namun dalam pelaksanaannya, masing-masing proyek berdiri sendiri (mempunyai DIPA sendiri, bukan DIPA induk, atau “DIPA koordinasi”), dan masing-masing proyek dapat mempunyai visi sendiri tentang apa yang disebut pemberdayaan masyarakat. Dalam Pedum disebutkan, bahwa koordinasi PNPM berada di tingkat Pemerintah Pusat dan setiap proyek dapat mempunyai item kegiatan yang sama. Artinya masing-masing proyek yang berbeda itu boleh mempunyai item-item kegiatan seperti penguatan kapasitas masyarakat, kapasitas masyarakat, kapasitas pemerintah daerah, prasarana fisik (prasik), modal usaha (simpan pinjam), bantuan sosial. Dalam Petunjuk Operasionalnya (PTO), setiap proyek mempunyai mekanisme masing-masing meskipun dalam 1 kabupaten/kota yang sama serta mempunyai pengaturan sendiri-sendiri perihal bagaimana masyarakat memanfaatkan dana proyek tertentu.

Implikasi pelaksanaan program berbasis pemberdayaan masyarakat di tahun 2007 adalah adanya tumpang tindih peran, dan karena adanya Pedum baru, maka pelaksana proyek dan masyarakat local peserta proyek membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan mempelajari pedum dan PTO yang baru. Implikasi lain Model ini adalah adanya pengabaian pada tugas pokok dan fungsi yang sesungguhnya menjadi tanggung-jawabnya. Misal, Departemen Dalam Negeri menjadi mempunyai kegiatan bersifat “prasarana” disamping tupoksi aslinya sebagai “pembina wilayah”. Sementara itu Departemen Pekerjaan Umum mempunyai kegiatan bersifat “pembinaan wilayah” disamping tanggung-jawabnya “membangun prasarana dasar”. Bahkan baik Depdagri maupun Dep-PU mempunyai kegiatan yang sesungguhnya hanya cocok menjadi tanggung-jawab Departemen Koperasi dan UKM atau perbankan, yaitu menangani kredit usaha mikro (simpan pinjam dan pengelolaan dana bergulir).

3.2. Model Penguatan Koordinasi Kabupaten/Kota

Model ini menekankan adanya pembagian pekerjaan lokasi yang jelas bagi masing-masing proyek berdasarkan unit kecamatan pada satu wilayah kabupaten/kota tertentu. Pelaksanaan proyek-proyek dilakukan berdasarkan unit lokasi kabupaten/kota. Dalam satu kabupaten/kota apabila terdapat empat program inti dan bila memungkinkan ditambah/dilengkapi program-program lain, maka masing-masing proyek akan mendapatkan jatah lokasi kecamatannya. “Penjatahan” lokasi ditentukan di tingkat koordinasi kabupaten/kota . Setiap program akan mendapatkan kewenangan untuk menangani suatu wilayah kecamatan tertentu. Suatu proyek dapat mempunyai item-item kegiatan yang identik dengan proyek yang lain dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama.

Dalam pedum, dapat disebutkan bahwa koordinasi PNPM di Kabupaten/kota, setiap program dapat mempunyai item kegiatan yang sama, dan koordinator PNPM kabupaten/kota mempunyai kewenangan menentukan lokasi kecamatannya. Selain itu, pedum dapat mengatur mekanisme masing-masing proyek dalam 1 kabupaten/kota yang sama. Perbedaannya adalah pada pengaturan mekanisme pemanfaatan dana program. Implikasi Model ini adalah memungkinkan terjadinya tumpang tindih peran, membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan belajar, memungkinkan adanya perbedaan pemanfataan bantuan dalam 1 kabupaten/kota.

3.3. Model Satu Program Satu Tupoksi

Model ini menekankan adanya pembagian pekerjaan yang jelas bagi masing-masing proyek yang bertanggung-jawab pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tertentunya. Model ini beranggapan bahwa dalam pedum disebutkan koordinasi antar-program dalam PNPM di tingkat Kabupaten/kota, setiap program mempunyai item kegiatan sesuai tupoksi, kabupaten/kota mempunyai kewenangan menentukan lokasi kecamatannya, pengaturan pembagian tugas untuk masing-masing proyek. Setiap proyek dapat mengatur mekanisme cara penggunaan bantuan masing-masing sepanjang sesuai tupoksinya. Pedum akan mengatur semua mekanisme pemanfaatan dana program. Implikasi model ini adalah berat untuk menyusun pedumnya, karena harus melibatkan banyak pihak. Namun model ini sangat konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung-jawab masing-masing kementerian/lembaga melalui instrument proyeknya masing-masing. Kelak, Depdagri melalui PPK-nya hanya akan menangani “penguatan kapasitas masyarakat”, Dep-PU melalui P2KP-nya akan hanya menangani “pembinaan prasarana fisik”, dan Departemen Pertanian melalui proyek Lumbung Usaha Ekonomi Pertanian (LUEP)-nya hanya akan menangani “pembinaan produksi pangan dan ketahanan pangan”, serta Depkop dan UKM hanya khusus menangani kredit usaha mikro atau kredit usaha rakyat.

Sumber : https://obatwasirambeien.id/last-day-on-earth-apk/

Jubah Menghilang Harry Potter, Metamaterial

Jubah Menghilang Harry Potter, Metamaterial

Jubah Menghilang Harry Potter
Jubah Menghilang Harry Potter

Pastinya tahu kan kalian film Harry Potter! Masih ingat jubah yang digunakan oleh Harry Potter untuk menghilang dan tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Kali ini para ilmuwan ingin menciptakan metamaterial canggih seperti jubah menghilang seperti milik Harry Potter.

Banyak yang bilang tidak akan ada matematerial yang canggih di dunia, karena menyalahi alam semesta ini. Tapi para ilmuwan ingin meyakinkan dengan menciptakan metamaterial canggih.

Hal ini dapat dilakukan, contohnya radiasi elektromagnetik yang dapat dibelokkan dengan menciptakan material artifisial. Cahaya mampu dibelokkan oleh Metamaterial, berkeliling pada obyek-obyek yang diselimutinya. Penelitian di Perdue University, mereka menggunakan jarum khusus yang digunakan untuk membelokkan cahaya lalu obyek dibelakangnya akan terlihat.

Material ini sedang diteliti di seluruh dunia termasuk di MIT, University of California Berkeley, Duke University, dan Caltech di LA.

Baca Juga :

Komputer Kuantum

Komputer Kuantum

Komputer Kuantum
Komputer Kuantum

Jika saja komputer masa depan mempunyai kecepatan lebih besar dari supercomputer sekarang pasti itulah yang diinginkan setiap manusia, berkali-kali lipat lebih cepat dari IBM “Roadrunner” di Los Alamos yang kecepatannya 1.7 petaflops (1 petaflops = 10^15 operasi per detik).

Komputer kuantum sangat dahsyat karena diciptakan dengan menggunakan fenomena keajaiban dunia kuantum, Superposition dan Quantum Entanglement. Jika kita ingin memecahkan kode yang digitnya 140, akan butuh waktu yang sangat lama. Tapi hanya dengan komputer kuantum, akan dapat dipecahkan hanya dengan hitungan menit saja. Dan komputer ini nantinya akan dapat digunakan untuk memprediksikan cuacau di bumi juga gejala-gejala alam yang dapat diketahui berbulan-bulan sebelumnya. Begitu canggihnya dan hebatnya kegunaan dan kelebihan komputer kuantum ini.

Sumber : https://anchorstates.net/

Pendaftar SNMPTN Bisa Pilih Dua PTN dan Tiga Prodi

Pendaftar SNMPTN Bisa Pilih Dua PTN dan Tiga Prodi

Pendaftar SNMPTN Bisa Pilih Dua PTN dan Tiga Prodi
Pendaftar SNMPTN Bisa Pilih Dua PTN dan Tiga Prodi

Pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018,

pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya dua pilihan PTN dan tiga program studi dengan ketentuan satu PTN maksimal dua program studi. Pendaftaran SNMPTN tidak dikenakan biaya, karena sudah ditanggung oleh pemerintah.

Apabila pendaftar memilih dua PTN, salah satu PTN harus berada di provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya. Namun, apabila memilih satu PTN, pendaftar boleh memilih PTN yang berada di provinsi mana pun. Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan.

Khusus SMK, pendaftar hanya diizinkan memilih program studi

yang relevan dan ditentukan oleh masing-masing PTN. Daftar program studi dan daya tampung SNMPTN tahun 2018 dapat dilihat pada laman http://www.snmptn.ac.id selama periode pendaftaran.

Pendaftar diseleksi di PTN pilihan pertama berdasarkan urutan pilihan program studi. Pendaftar yang memilih program studi di dua PTN, jika tidak lulus di PTN pilihan pertama, pendaftar akan diseleksi di PTN pilihan kedua berdasarkan urutan prodi dan ketersediaan daya tampung.

Pelaksanaan SNMPTN diawali dengan pengisian dan Verifikasi PDSS pada 13 Januari

– 10 Februari 2018. Pendaftaran SNMPTN dilakukan pada 21 Februari – 6 Maret 2018, sedangkan pengumuman hasil seleksi pada17 April 2018.

Proses pendaftaran ulang peserta yang lulus SNMPTN dilakukan di PTN masing-masing pada 8 Mei 2018, bersamaan dengan pelaksanaan ujian tulis SBMPTN 2018. Siswa Pendaftar dari keluarga tidak mampu dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi melalui laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id. (Andi)

 

Baca Juga :

Jalur Prestasi SPAN-PTKIN 2018 Dibuka, Ini Jadwalnya

Jalur Prestasi SPAN-PTKIN 2018 Dibuka, Ini Jadwalnya

Jalur Prestasi SPAN-PTKIN 2018 Dibuka, Ini Jadwalnya
Jalur Prestasi SPAN-PTKIN 2018 Dibuka, Ini Jadwalnya

Kementerian Agama telah meluncurkan skema Seleksi Prestasi Akademik Nasional

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) 2018. Ini merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan untuk siswa berprestasi akademik tinggi berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah.

SPAN-PTKIN dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN

dalam satu sistem yang terpadu dan serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.

SPAN-PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik menggunakan nilai rapor dan prestasi lain, tanpa ujian tertulis. Prosesnya diawali dari pengisian Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) pada 30 Januari – 24 Februari 2018.

Proses selanjutnya adalah verifikasi PDSS pada 2 Februari – 3 Maret 2018

. Pendaftaan siswa pada SPAN-PTKIN dilakukan pada 1 – 29 Maret 2018. Setelah itu dilanjutkan proses seleksi pada 9 – 25 April 2018. Hasil seleksinya akan diumumkan pada 1 Mei 2018.

Siswa yang akan mendaftar jalur ini adalah siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu’adalah kelas terakhir pada tahun 2017. Mereka juga harus mendapoat rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah masing-masing.

 

Sumber :

https://memphisthemusical.com/

Indonesia dan Belanda Kembangan Model SMK Pertanian

Indonesia dan Belanda Kembangan Model SMK Pertanian

Indonesia dan Belanda Kembangan Model SMK Pertanian
Indonesia dan Belanda Kembangan Model SMK Pertanian

Indonesia dan Belanda sepakat bekerja sama mengembangkan model pendidikan

kejuruan di bidang pertanian. Kerja sama kedua negara tersebut ditandai dengan pendatanganan technical arrangement antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, M. Bakrun
dan Minister Plenipotentiary/Deputy Head Of Mission Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Ferdinand Lahnstein, Kamis (8/3).

“Sebagai tahap awal, program percontohan akan dilaksanakan di SMK Negeri 2 Subang Jawa Barat dan SMK Negeri 5 Jember Jawa Timur selama tiga tahun. Hasil percontohan akan direplikasi kepada SMK bidang pertanian lainnya di Indonesia, ” terang Bakhrun, mengutip dari siaran pers Kemendikbud.

Kedua negara sepakat menjalin kerjasama dalam lima bidang.

Keduanya siap menjalin penguatan kerjasama antara lembaga pemerintah, sekolah dan industri melalui program kerja bersama dan pengembangan teaching factory.

Selain itu, juga pengembangan kurikulum, modul pembelajaran, dan standar kompetensi yang selaras dengan industri. Pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan di industri juga turut serta dalam kesepakatan ini. Wujudnya melalui paelatihan softskill, antara lain communication skill dan social skill, program pelatihan guru dan tenaga kependidikan di Belanda, dan kegiatan pembelajaran di SMK oleh instruktur dari industri.

Hal lain yang disepakati adalah pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur SMK

yang meliputi laboratorium dan teaching factory. Terakhir, pembentukan tim manajemen sebagai pelaksana program.

“Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda meyakini bahwa pembangunan pada bidang pendidikan pelatihan kejuruan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduk di kedua negara,” tutur Bakrun. (Andi)

 

Sumber :

https://appliedanimalbehaviour.com/

CIMB Niaga Campus Digital Lounge ITB, Primadona Baru untuk Milenial Meskipun Belum Optimal

CIMB Niaga Campus Digital Lounge ITB, Primadona Baru untuk Milenial Meskipun Belum Optimal

CIMB Niaga Campus Digital Lounge ITB, Primadona Baru untuk Milenial Meskipun Belum Optimal
CIMB Niaga Campus Digital Lounge ITB, Primadona Baru untuk Milenial Meskipun Belum Optimal

Sudah hampir tiga bulan sejak diluncurkan, CIMB Niaga Digital Lounge

selalu diramaikan oleh aktivitas mahasiswa ITB.

Tidak hanya sekedar belajar, namun banyak juga yang memanfaatkannya untuk berkumpul dan berdiskusi menyusun ide untuk sebuah lomba maupun dalam menjalankan bisnis mereka.

Hadirnya co-working space di kampus ITB merupakan yang pertama di Kota Bandung dengan target utama adalah mahasiswa dan civitas akademika lainnya.

Baca Juga: Bahasa Tubuh Menyilangkan Tangan Tidak Melulu di Artikan Negatif

 

PT Bank CIMB Niaga terus memperluas penetrasi bisnisnya dengan target adalah generasi milenial di kampus.

“CIMB Niaga adalah pionir dalam melakukan transaksi layanan digital. Konsep ini sudah banyak dikembangkan baik di mall, perumahan, hingga kampus. Di Bandung, ITB merupakan pertama dan satu-satunya lokasi digital lounge,” ungkap Bayu, Regional Sales Manager Digital Banking di Bandung.

Melalui digital lounge di kampus ini, berbagai layanan yang biasa

dilakukan di kantor cabang, kini dapat dinikmati oleh mahasiswa ITB melalui mesin digital Self Service Banking (SSB) yang dapat melayani pembukaan rekening tabungan baru

Selain pembukaan rekening baru, terdapat juga layanan pembuatan rekening ponsel dan CIMB clicks, melakukan blokir dan reaktivasi akun, penghapusan kartu debit, hingga referral kartu kredit, KPR, dan personal loan.

 

Baca Juga :