URBANISASI dan PROSES TERJADINYA URBANISASI

URBANISASI dan PROSES TERJADINYA URBANISASI

URBANISASI dan PROSES TERJADINYA URBANISASI
URBANISASI dan PROSES TERJADINYA URBANISASI

 

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi juga dapat menimbulkan masalah yang cukup serius bagi kita semua. Hal tersebut dikarenakan persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota dan akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lain sebagainya tentu akan menimbulkan suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Proses Terjadinya Urbanisasi di karenakan faktor urbanisasi, antara lain :

  1. Faktor Penarik Terjadinya Urbanisasi
  2. Kehidupan kota yang lebih modern
  3. Sarana dan prasarana kota lebih lengkap
  4. Banyak lapangan pekerjaan di kota
  5. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi lebih baik dan berkualitas
  1. Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi
  2. Lahan pertanian semakin sempit
  3. Merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya
  4. Menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa
  5. Terbatasnya sarana dan prasarana di desa
  6. Diusir dari desa asal
  7. Memiliki impian kuat menjadi orang kaya
  1. Keuntungan Urbanisasi
  2. Memoderenisasikan warga desa
  3. Menambah pengetahuan warga desa
  4. Menjalin kerja sama yang baik antarwarga suatu daerah
  5. Mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa

Baca Juga : 

Pengertian pokok pembinaan dan pengembangan generasi muda

Pengertian pokok pembinaan dan pengembangan generasi muda

Pengertian pokok pembinaan dan pengembangan generasi muda
Pengertian pokok pembinaan dan pengembangan generasi muda

Generasi merupakan generasi penerus perjuangan bangsa dan sumber daya insani bagi pembangunan nasional, diharapkan mampu memikul tugas dan tanggung jawab untuk kelestarian kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu generasi muda perlu mendapatkan perhatian yang khusus dan kesempatan yang seluas-luasnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat generasi muda yang menyandang permasalahan sosial seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan obat dan narkotika, anak jalanan dan sebagainya baik yang disebabkan oleh faktor dari dalam dirinya (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal).

Oleh karena itu perlu adanya upaya, program dan kegiatan yang secara terus menerus melibatkan peran serta semua pihak baik keluarga, lembaga pendidikan, organisasi pemuda, masyarakat dan terutama generasi muda itu sendiri. Arah kebijakan pembinaan generasi muda dalam pembangunan nasional menggariskan bahwa pembinaan perlu dilakukan dengan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap pembangunan masa depan, sehingga akan meningkatkan pemuda yang berdaya guna dan berhasil. Dalam hubungan itu perlu adanya  fungsi, peranan dan wadah untuk para pemuda menyalurkan segala aspirasinya. Wadah kepemudaan seperti KNPI, Pramuka, Karang Taruna, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi dan organisasi fungsional pemuda lainnya.

*PROBLEMATIK GENERASI MUDA
Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh generasi muda di Indonesia dewasa ini antara lain sebagai berikut :

  1. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia atau banyaknya pengangguran.
  2. Penyalahgunaan Obat Narkotika dan Zat Adiktif lainnya yang merusak fisik dan mental bangsa.
  3. Masih adanya anak-anak yang hidup menggelandang.
  4. Pergaulan bebas diantara muda-mudi yang menunjukkan gejala perilaku menyimpang.
  5. Masuknya budaya barat (Westernisasi Culture) yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang dapat merusak mental generasi muda.
  6. Pernikahan dibawah umur yang masih banyak dilakukan oleh golongan masyarakat, terutama di pedesaan.
  7. Masih merajalelanya kenakalan remaja dan permasalahan lainnya.

*Potensi-potensi Generasi Muda
Beberapa potensi-potensi yang ada pada generasi muda dan perlu dikembangkan adalah :
a) Idealisme dan daya kritis
b) Dinamika dan kreatifitas
c) Keberanian mengambil resiko
d) Optimis kegairahan semangat
e) Sikap kemandirian dan disiplin murni
f) Terdidik
g) Keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan
h) Patriotisme dan nasionalisme
i) Sikap kesatria

Cara Mengembangkan Potensi Generasi Muda :

  • melalui pendidikan, contoh : belajar dengan tekun
  • melalui pertambangan atau perindustrian yang sesuai dengan potensi miliknya
  • ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial yang ada di dalam masyarakat

*PERANAN SOSIAL MAHASISWA dan PEMUDA didalam MASYARAKAT

Mahasiswa harus memiliki jiwa sosial atau yang sering kita sebut dengan solidaritas sosial. Solidaritas tidak memiliki batas, namun solidaritas sosial yang universal secara menyeluruh dapat melepaskan keangkuhan dan kesombongan. Mahasiswa tidak bisa melihat penderitaan orang lain, tidak bisa melihat penderitaan rakyat, tidak bisa melihat adanya kaum tertindas dan di biarkan begitu saja. Mahasiswa yang memiliki sifat solidaritas yang tinggi dengan kasih dan sayangnya akan turun dan memberikan bantuan baik moril maupun materil bagi siapa saja yang memerlukannya.

Dan selaku Pemuda kita dituntut untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, maupun sosialisasi dengan warga sekitar. Kehadiran para pemuda sangat dinantikan untuk membuat perubahan dan pembaharuan bagi masyarakat dan negara. Aksi reformasi disemua bidang adalah agenda pemuda kearah masyarakat madani. Reformasi tidak mungkin dilakukan oleh orang tua dan anak-anak.

Sumber :https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/

PEMUDA dan IDENTITAS

PEMUDA dan IDENTITAS

PEMUDA dan IDENTITAS
PEMUDA dan IDENTITAS

Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda

Pemuda adalah golongan manusia-manusia yang masih muda dan memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pembangunan yang kini telah berlangsung. Dewasa ini, pemuda di Indonesia sangat beraneka ragam, terutama bila dikaitkan dengan kesempatan pendidikan.

Maksud dari pola pembinaan dan pengembangan generasi mudaadalah agar semua pihak yang turut serta dan berkepentingan dalam penanganannya benar-benar menggunakan hal ini sebagai pedoman sehingga pelaksanaanya dapat terarah, menyeluruh dan terpadu, serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang dimaksud.

 Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berlandaskan :

  1. Landasan idiil : Pancasila
  2. Landasan konstitusional : UUD 1945
  3. Landasan Strategis : Garis-garis besar haluan negara
  4. Landasan historis : Sumpah pemuda tahun 1928 dan Proklamasi kemerdekaan
  5. Landasan normatif : etika, tata nilai dan tradisi luhur yang hidup dalam masyarakat

(Sumber : Buku MKDU Ilmu Sosial Dasar Oleh: Harwantiyoko, Neltje F. Katuuk Penerbit Gunadarma)

Sumber : https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;

b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;

c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;

d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;

e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;

f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan

g. keadilan dan kesetaraan gender.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

(1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

(2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Hak Penduduk

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:

a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;

c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;

d. berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;

f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;

g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;

h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;

i. menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;

j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;

k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;

m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;

n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;

o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;

p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;

q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan

t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penduduk

Pasal 6

Setiap penduduk wajib:

a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. berperan serta dalam pembangunan kependudukan;

c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;

d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta

e. memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah

Pasal 7

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

(2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

(1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

(2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.

(3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan:

a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;

b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan

c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup.

Baca Juga :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

[Aktifkan javascript untuk melihat halaman ini.]

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

7. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

9. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.

10. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

11. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

12. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

13. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

14. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Sumber : https://freemattandgrace.com/

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;

b. bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

d. bahwa keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan;

e. bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata;

f. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sumber : https://merpati.co.id/

Siswa MAN 1 Jembrana Juarai Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional

Siswa MAN 1 Jembrana Juarai Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional

Siswa MAN 1 Jembrana Juarai Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional
Siswa MAN 1 Jembrana Juarai Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional

Siswa MAN 1 Jembrana mengukir prestasi Nasional. Dua Tim HIPOTESA MAN 1 Jembrana meraih juara 2 dan 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional yang bertajuk ‘Airlangga Maritim Week (AMW) 2019’.

Lomba karya tulis tersebut dihelat oleh mahasiswa Fakultas Perikanan

dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya pada 19 Oktober 2019.

Kepala MAN 1 Jembrana, Wifqi mengatakan, penelitian para siswanya bertajuk olahan kekayaan laut menjadi barang yang bernilai ekonomis. Tim pertama terdiri atas: Nabiyel Faisal Muarif, Muhamad Ersal, dan Daud Dharmansyah. Ketiganya, mengolah ikan buntal yang sebelumnya oleh masyarakat di Pesisir Pantai Pebuahan Jembrana Bali tidak dimanfaatkan dan dibuang begitu saja.

“Ketiga siswa tersebut berinisiatif mengolah ikan buntal menjadi pelapis buah alami untuk memperpanjang masa simpan buah pada saat dikirim ke luar Bali,” tutur Wifqi di Jembrana, Minggu (20/10).

Menurutnya, penelitian ketiga siswa ini mengangkat judul ‘Tetragel

(Tetraodontidae Gelatin) sebagai pelapis Buah Capai (Capsicum frutescens) dan Tomat (Solanum lycopersicum) dari Arothron meleagris’. Hasil penelitian tersebut berhasil meraih juara kedua,” ujarnya.

Tim kedua MAN 1 Jembrana terdiri atas: Putri Danesa Ahmadi, Fadjar Dimas Adi Nugraha, dan M. Tegar Handriyanto. Penelitian ketiga siswa ini berkenaan dengan pemanfaatan sabut kelapa.

Dijelaskan Wifqi, ide ketiga siswa yang duduk di kelas XII IPA tersebut muncul ketika mereka merasa prihatin melihat tumpahan bahan bakar kapal di perairan laut pada Pelabuhan Perikanan Desa Pengambengan Jembrana Bali.

Daerah tersebut dekat dengan lingkungan mereka tinggal.

Berangkat dari rasa keprihatinan tersebut, mereka berdiskusi dengan pembina Tim KTI MAN 1 Jembrana.

“Akhirnya tercetus ide untuk memanfaatkan gabus sabut kelapa yang selama ini hanya digunakan sebagai bahan kerajinan atau bahan bakar oleh masyarakat,” jelas Wifqi.

Dalam penelitian, ketiga siswa MAN 1 Jembrana ini mengolah gabus sabut kelapa sebagai Absorbent tumpahan bahan bakar kapal penangkap ikan di perairan laut. Temuan mereka, setelah diujicobakan ternyata sangat efektif untuk menyerap tumpahan bahan bakar kapal.

“Oleh sebab itu, temuan siswa-siswi tersebut mendapat juara 3 pada ajang AMW Universitas Airlangga Surabaya,” tandasnya.

Sebagai juara 2, tim pertama MAN 1 Jembrana mendapat piala dan uang pembinaan senilai Rp 1.750.000,-. Sedang tim kedua, selain piala dapat uang pembinaan sebesar Rp 1.250.000,

 

Baca Juga :

NBA Bantu Kurikulum Basket di DKI

NBA Bantu Kurikulum Basket di DKI

NBA Bantu Kurikulum Basket di DKI
NBA Bantu Kurikulum Basket di DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama National Basketball Association (NBA), badan kompetisi bolabasket profesional di Amerika Serikat (AS), menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam penerapan kurikulum pendidikan olahraga bolabasket.
Berita Terkait
Pembocor Anggaran Aibon Rp 82 Miliar Divonis Bersalah
Oknum Satpol PP Pembobol Bank DKI Mengaku Lupa Jumlah Uangnya
Soal Arnes Lukman, Mariska: Dia Peduli Santri

Prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama berlangsung di GOR

Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Penyusunan dan penerapan kurikulum olahraga basket untuk pendidikan dan kegiatan ekstrakulikuler sekolah tersebut merupakan kerja sama yang dilakukan NBA untuk pertama kali di kawasan Asia Tenggara.

Selama dua tahun ini, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Junior NBA bermitra untuk mengembangkan kemampuan para pelatih dan guru olahraga basket, dan juga siswa-siswa.

Penandatanganan kerja sama hari ini adalah yang pertama kali mereka

kerjakan dengan siapapun di seluruh dunia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, menjadi kota pertama yang bekerja bersama NBA menyusun kurikulum untuk pelatihan bolabasket dan ini menjadi sesuatu yang bersejarah.

DKI Jakarta dibangun melalui pendekatan kolaborasi yang mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dengan kompetensi, ilmu pengetahuan, maupun pengalaman relevan.

Gubernur Anies menyebut, Junior NBA merupakan salah satu institusi

terbaik dalam pelatihan olahraga bola basket, sehingga Pemprov DKI Jakarta menyambut baik perjanjian kerja sama ini.

“Karena itu, kemitraan ini kita harapkan akan bisa menumbuhkan potensi basket anak-anak, membuat anak-anak bisa lebih sehat. Harapannya, di jangka panjang, dengan kita bermitra dengan yang terbaik, bisa memunculkan bibit-bibit terbaik untuk nantinya bisa berada di gelanggang internasional, membawa nama baik Jakarta, membawa nama baik Indonesia,” ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

 

Sumber :

https://my.carthage.edu/ICS/Academics/EXS/EXS_3070__UG16/RC_2017_UNDG-EXS_3070__UG16_-01/Announcements.jnz?portlet=Announcements&screen=View+Post&screenType=next&Id=eda97e6f-e45d-4ff5-a64e-b389521e4ebe

Kemenag Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI

Kemenag Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI

Kemenag Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI
Kemenag Terbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menerbitkan Pedoman Pencegahan

dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Terbitnya pedoman yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 ini, merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama dengan Komisi Nasional Perempuan tentang pengarusutamaan kesadaran gender pada PTKI.

Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin menjelaskan, ada sejumlah alasan terbitnya pedoman. Yakni Pertama, PTKI memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual.

“Alasan lainnya, perlu ada dasar hukum tentang bagaimana cara pengelolaan

dan penanggulangan ketika terjadi kekerasan seksual yang terjadi di PTKI,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Selasa (29/10).

Kamaruddin Amin mengapresiasai Komnas Perempuan dan PTKI yang menjadi bagian dari penanganan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan Islam.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Arskal Salim, berharap terbitnya pedoman ini akan melahirkan pengarusutamaan kesadaran gender dan keadilan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan.

“Pengarusutamaan kesadaran gender, keadilan relasi laki-laki dan perempuan serta

penghargaan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan yang dimunculkan di PTKI tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga norma perilaku dan interaksi sehari-hari dalam kampus,” ujarnya.

Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen PTKI, Suwendi menambahkan, Pusat Studi Gender dan Agama (PSGA) masing-masing PTKI akan diminta menjadi leading sector terhadap teknis kelanjutan pedoman ini.

“PSGA akan menjadi leading sector atas kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI. Di samping itu, PSGA diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai barometer kesadaran dan keadilan gender,” tegas Suwendi.

 

Sumber :

https://portal.asun.edu/ICS/Academics/UNIV/UNIV__1001/141C-UNIV__1001-D1_15/Start_Here.jnz?portlet=Blog&screen=View+Post&screenType=next&Id=6d0f3410-0be4-4be2-8af5-76ce82d7a23c

Arsitektur Sisi Client Server Serta Kolaborasinya

Arsitektur Sisi Client Server Serta Kolaborasinya

Arsitektur Sisi Client Server Serta Kolaborasinya
Arsitektur Sisi Client Server Serta Kolaborasinya

Arsitektur Client-Server Telematika terdiri dari 2 buah arsitektur yakni, Arsitektur Client Side dan Arsitektur Server Side.

Arsitektur Client Side

Merujuk pada pelaksanaan data pada browser sisi koneksi HTTP. JavaScript adalah sebuah contoh dari sisi eksekusi client dan contoh dari sisi penyimpanan pada client adalah cookie.

Karakteristik :
– Memulai terlebih dahulu permintaan ke server.
– Menunggu dan menerima balasan.
– Terhubung ke sejumlah kecil server pada waktu tertentu.
– Berinteraksi langsung dengan pengguna akhir, dengan menggunakan GUI.

Arsitektur Server Side

Pada server side, ada sebuah server Web khusus yang bertugas mengeksekusi perintah dengan menggunakan standar metode HTTP. Misalnya penggunaan CGI script pada sisi server yang mempunyai tag khusus yang tertanam di halaman HTML. Tag ini memicu terjadinya perintah untuk mengeksekusi.

Karakteristik :
– Menunggu permintaan dari salah satu client.
– Melayani permintaan klien dan menjawab sesuai data yang diminta oleh client.
– Suatu server dapat berkomunikasi dengan server lain untuk melayani permintaan client.
– Jenis-jenisnya : web server, FTP server, database server, E-mail server, file server, print server.

Secara umum Arsitektur Client-Server merupakan sebuah aplikasi terdistribusi yang bertugas untuk mempartisi atau membagi pekerjaan antara server(penyedia layanan) dan client. Client dan server sering juga beroperasi menggunakan jaringan komputer pada hardware yang terpisah. Server adalah sebuah mesin yang memiliki performa tinggi dan menjalankan satu atau lebih program untuk memberikan data-data pada client. Sebuah client tidak mempunyai sumber daya apapun, namun meminta server untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu clientlah yang terlebih dahulu memulai sesi komunikasi dengan server yang menunggu request dari clientnya.

Dalam perkembangannya, client dan server dikembangkan oleh berbagai perusahaan software besar seperti Lotus, Microsoft, Novell, Baan, Informix, Oracle, PeopleSoft, SAP, Sun, dan Sybase. Perusahaan-perusahaan ini adalah superstar pada era pertama dimunculkannya konsep client dan server. Saat ini perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan komputer yang stabil dan besar.

Dibawah ini merupakan penjelasan tentang beberapa kolaborasi arsitektur sisi client dan sisi server :

dibagi atas 3 jenis kolaborasi

1. Arsitektur Single- Tier
Arsitektur Single- Tier adalah semua komponen produksi dari sistem dijalankan pada komputer yang sama. Sederhana dan alternatifnya sangat mahal. Membutuhkan sedikit perlengkapan untuk dibeli dan dipelihara.

2. Arsitektur Two-tier
Pada Arsitektur Two-tier, antarmukanya terdapat pada lingkungan desktop dan sistem manajemen database biasanya ada pada server yang lebih kuat yang menyediakan layanan pada banyak client. Pengolahan informasi dibagi antara lingkungan antarmuka sistem dan lingkungan server manajemen database.

3. Arsitektur Three-tier
Arsitektur Three-Tier diperkenalkan untuk mengatasi kelemahan dari arsitektur two-tier. Di tiga tingkatan arsitektur, sebuah middleware digunakan antara sistem user interface lingkungan client dan server manajemen database lingkungan. Middleware ini diimplementasikan dalam berbagai cara seperti pengolahan transaksi monitor, pesan server atau aplikasi server. Middleware menjalankan fungsi dari antrian, eksekusi aplikasi dan database staging.

Baca Juga :