Kaidah-Kaidah Pranata Sosial Islam

 Kaidah-Kaidah Pranata Sosial Islam

Tidak semua pemecahan masalah hokum atas berbagai kehidupan manusia di dunia ini dirinci secara jelas dan tegas dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullaah Saw. Oleh karena itu lewat pendekatan linguistic (al-qawaaid al-lughawiyyah) para ahli ushul berusaha menetapkan kaidah-kaidah hokum. Al-Qur’an dan Sunnah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hokum-hukumnya dengan pemahaman yang sahih (valid) dengan memperhatikan bahasa Arab dan cara-cara pemahamannya. Pendekatan linguistic itu saja tidaklah memadai dan tidak cukup membantu memahami kaidah hokum. Oleh karena itu, berkenaan dengan persoalan ini para ahli ushul menetapkan kaidah-kaidah hokum yang dikenal dengan istilah al-qawaaid al-tasyri’iyyah. Para imam madzhab dalam mengistinmbatkan suatu hokum memiliki kerangka pikir tertentu yang dapat dijadikan sebagai aturan pokok, sehingga hasil ijtihadnya dapat dievaluasi secara obyektif oleh penerus-penerusnya. Kendati demikian kemampuan imam madzhab tidaklah sama, ketidaksamaan itu adakalanya dilatarbelakangi oleh kondisi serta lingkungan dimana ia berada. Oleh karena itu ia mencoba membahas generalisasi pokok-pokok pikirannya melaluli kaidah-kaidah dasar sebagai acuan dalam beristinbat. Melalui kaidah-kaidah dasar tersebut dapat diketahui titik relevansi antara satu ijtihad dengan ijtihad lainnya. Aturan-aturan pokok inilah yang disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyyah.

Kajian fiqh sangatlah luas, oleh karena itu perlu adanya kristalisasi berupa kaidah-kaidah fiqhiyyah yang sifatnya universal. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai klarifikasi terhadap masalah-masalah furu’menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah ini para mujtahid merasa lebih mudah dalam mengeluarkan hokum bagi suatu masalah.

Kaidah-kaidah yang dibentuk oleh para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah al-qawaid al-khams (kaidah-kaidah yang lima). Kelima kaidah tersebut:

  1. Setiap perkara tergantung pada niatnya.
  2. Kemadharatan harus dihilangkan.
  3. Adat dapat dipertimbangkan menjadi hokum.
  4. Kesulitan (kesempitan) dapat menarik kemudahan.
  5. Keyakinan tidak dapat hilang oleh keraguan.[7]

E         Bidang-Bidang Pranata Sosial Islam

Berkenaan dengan ketertiban masyarakat, adalah ummah bertujuan sebagai saksi bagi perwujudan perutusan Tuhan seperti yang tertera dalam Al-Qur’an atau terutama pelaksanaan ibadah dan amanah. Untuk melaksanakan ketertiban social berdasar pada semua ini, maka ahli-ahli fikih Islam telah menghimpun dan menyusun peraturan-peraturan Tuhan untuk menciptakan system yang disebut syari’ah atau Undang-Undang Suci Islam. Undang-undang ini dari segi sejarahnya telah diatur di bawah Lima kategori umum:

  1. Kepercayaan (I’tiqadat) yang terdiri dari enam pasal tentang kepercayaan Islam.
  2. Akhlak atau adab yang membahas tentang keutamaan-keutamaan atau kebaikan akhlak.
  3. Persembahan kepada Tuhan dan ibadah yang diuraikan dalam rukun Islam yang lima.
  4. Muamalah yang membicarakan tentang kewajiban individu dalam masyarakat dan meliputi perjanjian, jaminan, perkongsian dan perniagaan disamping hal-hal yang termasuk di bawah tajuk undang-undang perdata atau keluarga seperti perkawinan, mahar, talak, warisan, anak angkat, dan lain-lain.
  5. Hukuman (‘Uqubat) yang berhubungan dengan pencurian, perzinaan, saksi palsu, dan lain-lain.

    Recent Posts