Pemerintahan Republik

Pemerintahan Republik

Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum.Pemerintahan republik adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu.

Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan berbentuk quasi presidensial (presidensial dengan ciri-ciri parlementer).

Begitu juga dengan bentuk pemerintahan jika dipimpin dari, oleh, dan untuk rakyat maka disebut republik dan jika berasal dari dan oleh raja untuk rakyat maka disebut monarki. Machiavelli dalam bukunya “II Prinsipe” mengungkapkan bahwa bentuk negara (hanya ada dua pilihan) jika tidak republik tentulah Monarkhi.Selanjutnya menjelaskan negara sebagai bentuk genus sedangkan Monarkhi dan republik sebagai bentuk speciesnya.

Perbedaan dalam kedua bentuk Monarkhi dan republik (Jellinek, dalam bukunya “Allgemene Staatslehre“) didasarkan atas perbedaan proses terjadinya pembentukan kemauan negara itu terdapat dua kemungkinan:

  1. Apabila cara terjadinya pembentukan kemauan negara secara psikologis atau secara alamiah, yang terjadi dalam jiwa/badan seseorang dan nampak sebagai kemauan seseorang/individu maka bentuk negaranya adalah Monarkhi.
  2. Apabila cara proses terjadinya pembentukan negara secara yuridis, secara sengaja dibuat menurut kemauan orang banyak sehingga kemauan itu nampak sebagai kemauan suatu dewan maka bentuk negaranya adalah Republik.

Begitu halnya jika jalannya pemerintahan bergantung  pada dukungan parlemen dan di kepalai oleh perdana mentri, kanselir, konsul atau sejenisnya maka disebut perlementer, sedangkan jika jalannya pemerintahan tidak bergantung kepada parlemen maka disebutpresidensial.

  1. Bentuk Pemerintahan Republik

Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik konstitusional dan republik parlementer.

  1. Republik absolut

Dalam sistem republik absolut pemerintahan diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan.Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik.Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada namun tidak berfungsi.

Recent Posts