Tujuan Dari Konstitusi

Tujuan Dari Konstitusi

Pada umumnya hukum bertujuan agar adanya tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Konstitusi juga memiliki tujuan hampir sama dengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan :

  1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing.
  2. Hubungan antara lembaga negara.
  3. Hubungan antara lembaga (pemerintah) dengan warga negara (rakyat).
  4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia.
  5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman.

Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi  tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Buktinya, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peran yang tidak kalah penting dengan lembaga –lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang di atur di dalam konstitusi. Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis diluar konstitusi memiliki kekuatan yang sama dalam pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi. Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “Constitutionalisme is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order. Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul kareana adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.t manusia.

Klasifikasi Konstitusi

Hampir semua negara memiliki konstitusi, namun antara negara satu dengan  negara lainya tentu memiliki perbedaan dan persamaan. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain K. C. Wheare, C. F. Strong, James Bryce dan lain-lainnya. Dalam buku K. C Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi  sebagai berikut :

  1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis (Written Constitution and Unwritten Constitution).
  2. Konstitusi fleksibelitas dan konstitusi rigid (Flexible and Rigid Constitution).

Konstitusi flesibelitas memiliki ciri-ciri pokok:

  1. Sifat elastis artinya dapat disesuaikan dengan mudah.
  2. Dinyatakan dan dilakukan perubahan dengan mudah seperti mengubah udang-undang.
  3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi (Supreme and Not Supreme Constitution).