PERLAKUAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

PERLAKUAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Berdasarkan Undang – Undang tentang Perlindungan Anak, proses penyelesaian tindak kejahatan anak secara hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 16 (3) UU No. 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Setiap orang tua yang memiliki anak yang bermasalah dengan hukum sebaiknya membuat pengaduan dan pelaporan kepada lembaga – lembaga yang berkonsentrasi melindungi hak – hak anak, salah satunya adalah LBH anak. Namun, orangtua juga tidak perlu terlalu khawatir jika kasus anak yang bermasalah dengan hukum sudah terlanjur dibawa ke kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk saat ini, setiap instansi kepolisian sudah memiliki satu unit pelayanan yang dikhususkan untuk menangani hal – hal yang sifatnya khusus, seperti penanganan kasus perempuan dan anak. Unit pelayanan tersebut dinamakan RPK atau Ruang Pelayanan Khusus. Di bagian ini semua kasus yang ada kaitannya dengan anak dan perempuan akan ditangani sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 18 UU No. 23 tahun 2002 menyebutkan,setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum danbantuan lainnya. Dalam bagian penjelasan atas UU No. 23 tahun 2002 tersebut dikatakan, bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Setiap kasus yang masuk ke kepolisian, jika sang pelaku belum didampingi oleh kuasa hukum maka tim RPK Polda berkewajiban melaporkannya kepada institusi LBH Anak, sehingga anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana bisa mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

Hal lain yang juga dilakukan oleh tim RPK di kepolisian untuk menangani kasus tindak pidana oleh anak adalah, melakukan restorasi justice. Bagi kasus – kasus yang masuk akan diselesaikan dengan non pengadilan. Hal ini tentu saja jika telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun jika hal ini tidak mencapai kesepakatan, maka kasus akan dilanjutkan sampai ke meja hijau alias pengadilan. Namun, hampir semua kasus bisa diselesaikan dengan baik, dan anak – anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini dikembalikan kepada orangtua mereka untuk mendapat pengawasan dan pembinaan.

Proses pengadilan anak akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah.

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses peradilan pidana dimaksudkan, agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang merupakan salah satu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang – undangan yang dapat menjamin pelaksanaanya, yaitu adanya kerjasama dan tanggungjawab antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Sifat yang khusus dari anak terdapat pembedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidananya, agar tidak menimbulkan dampak sosiologis dan psikologis anak demi perkembangan masa depannya karena lebih mengutamakan pembinaan daripada pemidanaannya.

Pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan anak harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Mendapatkan pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan berhak dirahasiakan. Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup. Masa penahanan lebih singkat dan penempatan penahanan juga harus terpisah dari orang dewasa. Penangkapan dan penahanan tersebut hanya dilakukan sesuai dengan hukum. Setiap pemeriksaan, anak berhak didampingi penasehat hukum dan tidak terlepas dari peranan Pembimbing Kemasyarakatan serta berhak membela diri di depan persidangan.

Aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi atas pelanggarannya juga harus mengerti dan memahami masalah anak baik dari segi umur anak. Hal – hal yang melatarbelakangi kepribadian anak maupun latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal tersebut dicantumkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang wajib dipergunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Penjatuhan putusan pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan tidak diperkenankan adanya penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup, dengan didasarkan pada penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dan kesadaran pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak