Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002. Jika dibandingkan, norma hukum pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 mengacu dan bersumber kepada Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Sementara itu, ketentuan perundang-undangan lainnya seperti UU No. 39 tahun 1999 juga mengatur hak hidup ini yang merupakan asas-asas dasar dalam Pasal 4 dan 9 UU No. 39 tahun 1999). Hak hidup ini dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama.

  1. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas. Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam UU No. 23 tahun 2002 diatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 s/d 19). Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak – hak. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 18 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dalam Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002, dirumuskan hak – hak anak serta 1 pasal mengenai kewajiban anak, yaitu sebagai berikut :

  1. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4 UU Nomor 23 tahun 2002).
  2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2002).
  3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir danberekspresi    (Pasal 6 UU No. 23 tahun 2002).
  4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtua (Pasal 7 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002).
  5. Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orangtua asuh atau orangtua angkat (Pasal 7 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002).
  6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8 UU No.23 tahun 2002).
  7. Hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 8 UU No. 23 tahun 2002).
  8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002).
  9. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat(Pasal 9 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002).
  10. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002).
  11. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya(Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002).
  12. Hak menenerima, mencari, dan memberikan informasi(Pasal 10 UU No. 23 tahun 2002).
  13. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (Pasal 11 UU No. 23 tahun 2002).

Dan bagi anak yang menyandang cacat, berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 UU No. 23 tahun 2002). Ketentuan ini mengacu kepada Pasal 54 UU No. 39 tahun 1999 ditentukan bahwa anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara.

Demikian pula dalam Pasal 7 UU No. 4 tahun 1979, anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak.

Serta anak yang dalam status pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari diskriminasi. eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah (lihat Pasal 13 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002). Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa sangat mungkin perbuatan diatas terjadi di dalam keluarga yakni dalam menjalankan pengasuhan anak. Karenanya, hak anak untuk dilindungi dari berbagai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 UU No.23 tahun 2002 menolak pandangan lama bahwa eksploitasi, penyalahgunaan ataupun kekerasan yang dilakukan orangtua atau walinya dalam status pengasuhan anak di dalam lingkungan keluarga (domestic violence) adalah bukan pelanggaran hak anak.

Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Jika anak dan orangtua berada dalam negara yang lain, maka anak berhak untuk bersatu kembali (family reunification) secara cepat dan manusiawi. Ketentuan Pasal 14 UU No.23 tahun 2002 yang pada prinsipnya memuat norma hukum yang melarang pemisahan anak dari orangtuanya. Ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

 

Sumber :

http://linux.blog.gunadarma.ac.id/2020/07/05/aplikasi-gbwhatsapp-terbaru/