Kajian Teori

Table of Contents

  Kajian Teori

Paradigma New Public Service (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V.Dernhart dan Robert B.Dernhart berjudul “The New Public Service : Serving, not Steering” terbit tahun 2003. Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk meng ”counter” paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) saat ini yakni paradigma New Public Management  yang berprinsip “run government like a businesss” atau “market as  solution to the ills in public sector ”.

Teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat ,sepanjang suara itu rasioanal dan legimate secara normatif dan konstitusional. Seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah semata –  mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapan dalam teori New Public Management, melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial, politik dan menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis, konsep “The  New Public Service (NPS)” menjanjikan perubahan nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Pelaksanaan konsep ini membutuhkan keberanian dan kerelaan aparatur pemerintahan, karena mereka akan mengorbankan waktu, dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang  berlaku. Alternatif yang ditawarkan konsep ini adalah pemerintah harus mendengar suara publik dalam pengelolaan tata pemerintahan. Meskipun tidak mudah bagi pemerintah untuk menjalankan ini, setelah sekian lama bersikap sewenang-wenang terhadap publik. Di dalam paradigma ini semua ikut terlibat dan tidak ada lagi yang hanya menjadi penonton. Gagasan Denhardt & Denhardt tentang Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. “Citizens  First” harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah (Denhardt & Gray, 1998.

Adapun prinsip-prinsip yang ditawarkan Denhart & Denhart (2003) adalah sebagai berikut (Putria):

  1. Melayani Warga Negara, bukan customer (Serve Citizens, Not Customers)
  2. Mengutamakan Kepentingan Publik (Seeks the Public Interest)
  3. Kewarganegaraan lebih berharga daripada Kewirausahaan (Value Citizenship over Entrepreneurship)
  4. Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis (Think Strategically, Act  Democratically)
  5. Tahu kalau Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana (Recognize that accountability is not Simple).
  6. Melayani Ketimbang Mengarahkan (Serve Rather than Steer)
  7. Menghargai Manusia, Bukan Sekedar Produktivitas (Value People, Not Just  Productivity)