Mendikbud: APBD Pendidikan Wajib 20 Persen

Mendikbud: APBD Pendidikan Wajib 20 Persen

Mendikbud APBD Pendidikan Wajib 20 Persen
Mendikbud APBD Pendidikan Wajib 20 Persen

Menteri Pendidikan dan Kebu­dayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, kembali menegaskan soal alokasi pemerintah

terkait anggaran pendapatan dan be­lanja daerah (APBD) fungsi pen­didikan.

Menteri Muhadjir mengaku akan terus mendorong kabupaten/kota agar bisa mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan se­suai amanat konstitusi, yaitu mi­nimal 20 persen.

Baik APBN maupun APBD harus menyediakan minimum 20 persen. Terkait anggaran fungsi pendidi­kan

, menurut Muhadjir, selama ini beberapa daerah melakukan klaim telah mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan da­lam APBD-nya.

Namun, komponen anggaran terbesarnya adalah dari dana transfer dari pusat. Baik yang berupa dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK).

”Sebetulnya transfer daerah itu tetap bukan dana daerah, tetapi dana pusat yang ditransfer seba­gai konsekuensi

dari Undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ini juga sebagai konsekuensi dari diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan daerah, di mana pendidikan itu menjadi bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dipisah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Dia berharap agar unit pelaks­ana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud) bisa berkomunikasi dan menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah provinsi mau­pun kabupaten/kota

”Kami tahu walaupun urusan pendidikan itu sudah menjadi bagian dari urusan daerah, te­tapi secara hukum penanggung jawab pendidikan itu tetap di Kemendikbud sebagai leading sector,” katanya.

 

Baca Juga :