Pemkab Mimika Diminta sediakan Gedung Kampus Permanen Untuk STTWP

Pemkab Mimika Diminta sediakan Gedung Kampus Permanen Untuk STTWP

Pemkab Mimika Diminta sediakan Gedung Kampus Permanen Untuk STTWP
Pemkab Mimika Diminta sediakan Gedung Kampus Permanen Untuk STTWP

Seiring keterbatasan yang dialami terutama fasilitas bangunan gedung kampus

yang masih belum jelas, Pengelola Sekolah Tinggi Teologi Walter Post (STTWP) Kampus Empat Timika berharap Pemerintah Kabupaten Mimika bantu membangun kampus permanen agar semakin banyak orang asli Papua di daerah itu yang mengenyam pendidikan tinggi.

Ketua STTWP Timika Bernardus di Timika, Sabtu (1/4), mengatakan selama berdirinya sekolah tersebut sejak 2006, Pemkab setempat belum memberikan kontribusi untuk kelancaran proses perkuliahan mahasiswa yang mayoritasnya adalah putra-putri asli Papua serta menghilangkan anggapan masyarakat sekitar bahwa Universitas tersebut baru didirikan.

“Banyak orang berpikir sekolah ini baru didirikan padahal sudah ada sejak 2006 dan telah menamatkan beberapa angkatan,” ujarnya di sela-sela acara peresmian kampus di Distrik Kwamki Narama yang sebelumnya berada di dalam kota Timika.

Baca juga : Bentuk Buku Hukum Adat, DAP Beri Award Kepada STIH Manokwari

Kini STTWP telah menyelesaikan pembangunan gedung kampus yang terbuat dari papan sebagai tempat perkuliahan mahasiswanya di distrik Kwamki Narama, yang dikenal sebagai daerah rawan konflik di Timika. Setelah memberikan cuti dosen dan mahasiswa selama satu tahun ajaran karena tidak memiliki lokasi dan kampus permanen, kini rencananya perkuliahan akan dilanjutkan pada tahun ajaran 2017-2018 menggunakan bangunan yang telah diresmikan itu.

Mantan anggota DPRD Mimika, Yohanis Kibak yang juga merupakan warga Kwamki Narama optimis kehadiran sekolah tinggi ini dapat memberikan pengaruh positif dalam “membangun” manusia dan kebaikan semua pihak khususnya masyarakat di Kwamki Narama.

 

“Pegang kuat dan jangan lepas sekolah ini yaitu dengan cara menjaga keamanan sehingga k

ampus ini berjalan dengan baik,” katanya kepada puluhan masyarakat yang menghadiri acara peresmian tersebut.
Baca juga : Basis Peredaran Narkoba di Papua

Sementara itu, menurut mantan anggota DPRD yang juga merupakan Ketua Klasis Mimika, Henok Nawipa berharap agar dengan kehadiran STTWP dapat menghancurkan stigma negatif yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan konflik menjadi stigma yang baik sehingga menjadi panutan bersama.

“Sekolah ada untuk membina orang dan untuk menyelamatkan generasi, untuk kita harapkan gereja dan sekolah melahirkan generasi yang takut Tuhan. Stigma negatif kita cabut,” tuturnya. (dw)

 

Sumber :

https://41914110003.blog.mercubuana.ac.id/sejarah-bandung-jawa-barat/

Universitas Sangga Buana Lahirkan Lulusan Siap Kerja Yang Bersertifikasi

Universitas Sangga Buana Lahirkan Lulusan Siap Kerja Yang Bersertifikasi

Universitas Sangga Buana Lahirkan Lulusan Siap Kerja Yang Bersertifikasi
Universitas Sangga Buana Lahirkan Lulusan Siap Kerja Yang Bersertifikasi

Persaingan dunia kerja saat ini semakin kompetitif, lulusan perguruan tinggi

dituntut memiliki ilmu dan keahlian yang mumpuni didukung dengan sertifikasi.

Hal ini menjadi perhatian serius Universitas Sangga Buana (USB) untuk terus melahirkan mahasiswa agar mampu bersaing di dunia kerja yang begitu kompetitif.

“Sejauh ini, kami cukup bangga dengan lulusan kampus kami yang sudah diterima di perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

Selain itu banyak pula lulusan yang sudah memiliki usaha sendiri yang mendapatkan pengakuan dari himpunan pengusaha muda di Jawa Barat, khususnya di Bandung,” jelas Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Asep Effendi kepada wartawan,Jumat (19/10).

Sejauh ini, ungkap Asep, pihaknya sudah berupaya untuk mencetak lulusan yang berkualitas disertai pembekalan materi secara teori maupun praktek. Sehingga keahlian dari mahasiswa yang lulus mendapat sertifikasi yang bisa menunjang karir.

Jurusan yang terbantu oleh adanya sertifikasi seperti Teknik, Perpajakan

dan Ekonomi Pasar Modal agar mampu bersaing dengan lulusan dari universitas terkemuka lainnya.

“Pendidikan berbasis teknologi sudah mulai berjalan, kami melihat bahwa perusahaan mulai melirik kelulusan Perguruan tinggi yang tersertifikasi. Makanya, kami terus berupaya meningkatkan kelulusan bersertifikasi,” tandasnya.

Asep juga menjelaskan walau masih belum secara resmi wisuda, 70 persen Mahasiswa Sangga Buana sudah bekerja dan memiliki usaha sendiri. Baginya hal tersebut merupakan pencapaian yang harus ditingkatkan guna mencetak lulusan yang berkualitas dan bisa diakui secara sertifikasi.

 

Baca Juga :

Oded Kukuhkan 3.000 Kader Darkum HAM dan Kangpisman

Oded Kukuhkan 3.000 Kader Darkum HAM dan Kangpisman

Oded Kukuhkan 3.000 Kader Darkum HAM dan Kangpisman
Oded Kukuhkan 3.000 Kader Darkum HAM dan Kangpisman

Walikota Bandung kukuhkan 3 000 siswa SMA, SMK dan MA kader Sadar Hukum dan Hak Azasi Manusia

serta Kader Gerakan Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kangpisman) Sekota Bandung di SMKN 6 Kota Bandung, Senin (29/10).

Agenda tersebut merupakan kolaborasi Pemkot Bandung, Kanwil KumHAM Jabar dengan Disdik Jabar dalam melakukan sosialisasi DarkumHAM dan Kangpisman.

“Kita mengajak siswa-siswa SMA, SMK dan MA untuk sadar tentang hukum dan HAM

juga sadar tentang kebersihan lingkungan mereka,” katanya.

Menurut Oded Dipilihnya SMKN 6 karena sekolahnya luas dan sejak masih dibawah kewenangan Pemkot Bandung sekolah ini punya keunggulan dalam bidang kesadaran hukum dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Harapan saya dengan digencarkannya gerakan Kangpisman ini, suatu saat gerakan ini akrab ditelinga

warga dan menjadi sebuah trend dikalangan masyarakat. Sehingga saat orang nanya musim apa di kota Bandung saat ini, orang Bandung menjawab “Lagi musim Kangpisman !,” tuturnya.

“Jika hal itu sudah terjadi artinya sosialisasi Kangpisman kita sudah berhasil dan Kangpisman (Kurangi, pisahkan dan manfaatkan sampah) sudah jadi budaya kita,” tandasnya

 

Sumber :

https://solopellico3p.com/penemu-fotografi-dan-kamera/

Program Bakti Pada Guru CPFI Songsong Generasi Emas 2045

Program Bakti Pada Guru CPFI Songsong Generasi Emas 2045

Program Bakti Pada Guru CPFI Songsong Generasi Emas 2045
Program Bakti Pada Guru CPFI Songsong Generasi Emas 2045

Pembangunan karakter bangsa haruslah dimulai dengan pendidikan nilai-nilai yang didukung oleh lingkungan masyarakat,

dan pemerintahan negara yang memberikan keteladanan tentang penyelenggaraan nilai-nilai itu secara nyata dalam seluruh perikehidupan bangsa.

Namun dewasa ini, proses globalisasi memungkinkan tumbuhnya berbagai macam kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk bersaing. Akan tetapi tentu saja, arus informasi global yang tanpa batas ditambah dengan perubahan yang cepat dalam masyarakat menuntut kesiapan setiap orang untuk menghadapi berbagai persoalan yang timbul.

Disisi lain, persoalan globalisasi juga menimbulkan ancaman berupa terkikisnya identitas nasional (national identity) dan pengaruh poitik akhir-akhir ini.
Karena derasnya arus informasi global pada saat ini, rakyat Indonesia terutama generasi mudanya telah mulai meninggalkan tradisi dan budaya warisan leluhur yang telah sekian lama membentuk karakter rakyat nusantara.

Sebagian anak muda seolah telah kehilangan sikap spiritualitas, sopan santun, keramahtamahan

, sabar, prihatin dalam berjuang, tepo saliro, tolong menolong (gotong royong), dan ketulusan bertindak yang telah berabad-abad dipraktekkan oleh nenek moyang kita.

Apabila kondisi ini dibiarkan terus terjadi, maka lambat laun bangsa Indonesia akan kehilangan jadi dirinya. Identitas nasional bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dengan ciri-ciri khas seperti adanya nilai-nilai spritualitas, gotong royong, sopan santun, penghargaan terhadap kebinekaan, toleransi, dan keramahtamahan akan lenyap.

Berkaca dari hal tersebut, penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda pada usia wajib belajar

khususnya siswa SD dan SLTP, menjadi urgen untuk dilaksanakan.

Selain di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial. Pada hakekatnya, pendidikan memiliki tujuan untuk membantu manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik.

Dalam rangka mempersiapkan Generasi Emas 2045, penguatan karakter generasi muda perlu dilakukan agar memiliki keunggulan dalam persaingan global abad 21.

Sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tuladho, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani”, maka seorang guru idealnya memiliki kedekatan dengan anak didiknya.

Oleh karena itu, peran guru menjadi sangat penting dalam pendidikan dan ia harus menjadi sosok yang mencerahkan, yang membuka alam dan pikir serta jiwa, memupuk nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai perilaku, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kebhinnekaan.

PT. Charoen Pokphand Indonesia melalui Charoen Pokpgand Foundation”Indonesia (CPFI) bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Univesitas Diponegoro Semarang memberikan Progam Bakti Pada Guru dengan pengembangan diri bagi Guru yang IDEAL” (Guru yang Inspiratif, Dedikatif, Empatik, dan ber Akhlak mulia dan berbudi Luhur).

“Yang mana progam ini kami laksanakan sebagai wujud bakti kami kepada para guru untuk membantu pembentukan karakter ke-Indonesiaan bagi siswanya,” ungkap Sekjend Charoen Pokphand Foundation Andi Magdalena Siadari dalam keterangan tertulisnya kepada Redaksi RMOLJabar, Kamis (25/10).

Dijelaskannya, progam ini menekankan sikap moral yang mewujudkan tekad untuk memberi yang terbaik kepada bangsa sebagai Guru IDEAL yang mampu menjadi dambaan peserta didik dan sosok guru yang mampu untuk menjadi panutan dan selalu memberikan keteladanan.

“Sehingga, kehadirannya dirindukan oleh peserta didiknya. Wajah guru yang selalu ceria, senang, dan selalu menerapkan 5S dalam kesehariannya (Salam, Sapa, Sopan, Senyum, dan Sabar) yang di idolakan oleh anak didik,” tutur Magdalena.

Pada 13 September 2017 bertempat di GOR Tanjung Priok, Progam Bakti Pada Guru dengan target 1000 Guru peserta pelatihan dicanangkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI, Hamid Muhammad. Sampai dengan bulan Juni 2018, Progam Bakti Pada Guru telah dilaksanakan di 16 tempat yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Papua dengan total peserta 1.550 orang

Ditambahkannya, khusus di Kabupaten Sukabumi kegiatan Bakti Pada Guru yang digelar dari 22-23 Oktober 2018 berlokasi di Gedung Islamic Center Kota Sukabumi diikuti oleh 110 Guru SD dan SMP sederajat.

Bahkan berkat program ini, Charoen Pokphand Foundation Indonesia mendapat anugerah Rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai Pelatihan penguatan pendidikan karakter secara bersambung kepada guru terbanyak”.
Pemberian Rekor ini telah dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Tebu Ireng bersamaan dengan pembukaan Bakti Pada Guru Kabupaten Jombang tanggal 11-12 Juli 2018.

 

Sumber :

https://weareglory.com/sejarah-laut-jawa/

Unjuk Energi, Mendikbud Semangati Atlet O2SN dengan Ikut Bermain Bulutangkis

Unjuk Energi, Mendikbud Semangati Atlet O2SN dengan Ikut Bermain Bulutangkis

Unjuk Energi, Mendikbud Semangati Atlet O2SN dengan Ikut Bermain Bulutangkis
Unjuk Energi, Mendikbud Semangati Atlet O2SN dengan Ikut Bermain Bulutangkis

Suasana di GOR Klebengan, Yogyakarta, siang itu tampak ramai.

GOR Klebengan memang menjadi salah satu lokasi pertandingan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 2018,
khususnya untuk cabang olahraga bulutangkis jenjang SMP. Di dalam GOR, terlihat puluhan pelajar atlet menunggu giliran bertanding. Beberapa di antaranya tengah berada di arena dan sedang berjuang untuk memenangkan pertandingan.

Dibagi menjadi empat arena pertandingan bulutangkis, GOR Klebengan terlihat sangat hidup dengan semua kesibukan O2SN 2018. Kedatangan orang nomor satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke GOR Klebengan siang itu (17/9/2018), tidak membuat semua pertandingan yang sedang berlangsung menjadi terhenti. Mereka merasa tidak terusik dengan kehadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan insan media yang mengikutinya. Mereka melanjutkan pertandingan dengan tenang.

Memasuki arena pertandingan, Mendikbud langsung menuju arena keempat yang tengah istirahat, dan mengajak salah satu atlet pelajar bermain bulutangkis dengannya. Seakan tidak mau kalah dengan siswa SMP yang menjadi lawannya, Mendikbud mengeluarkan segenap energinya dan bersemangat menjalani “pertandingan”.

Berkali-kali ia berhasil mengembalikan pukulan dari lawannya

, Paskalis Feliks Kaet, dengan sekuat tenaga. Tidak seorang pun menghitung berapa poin masing-masing dari keduanya. Namun, satu hal yang tampaknya diyakini para penonton: Mendikbud maupun Paskal sangat menikmati “pertandingan” mereka yang hanya berlangsung sekitar lima menit itu.

Paskalis Feliks Kaet, begitulah nama atlet itu, tidak menyangka bisa bertanding dengan Mendikbud Muhadjir Effendy. Ia sangat gembira saat Mendikbud hadir di tengah lapangan dan mengajaknya bermain bulutangkis. Siswa kelas IX SMPK Santo Yoseph itu bangga bisa menjadi satu-satunya atlet pelajar SMP yang bertanding bulutangkis dengan Mendikbud. Bulutangkis memang menjadi salah satu hobinya. Namun, saat ditanya mengenai cita-citanya, Paskal yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur itu, mengaku ingin menjadi polisi.

Usai pertandingan, Mendikbud sempat berpesan kepada para peserta O2SN

agar memiliki karakter yang kuat. “Jangan mudah menyerah, jujur, sportif, dan bermental baja,” tegasnya.

Penyelenggaraan olimpiade cabang olahraga bulutangkis merupakan kerja sama antara pemerintah pusat (Kemendikbud), pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta), dan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Mendikbud pun menyampaikan pesannya untuk PBSI. “Untuk pengurus PBSI, saya ucapkan selamat. Terima kasih atas kerja samanya dan saya titip anak-anak terbaik ini untuk diarahkan dan dibina agar bisa mewarisi mental pendahulunya,” ujar Mendikbud

 

Baca Juga :

 

 

Diskusi Bersama Bank Dunia, Kemendikbud Berkomitmen untuk Terus Tingkatkan Mutu Pendidikan

Diskusi Bersama Bank Dunia, Kemendikbud Berkomitmen untuk Terus Tingkatkan Mutu Pendidikan

Diskusi Bersama Bank Dunia, Kemendikbud Berkomitmen untuk Terus Tingkatkan Mutu Pendidikan
Diskusi Bersama Bank Dunia, Kemendikbud Berkomitmen untuk Terus Tingkatkan Mutu Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Bank Dunia

menggelar diskusi membahas peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia. Diskusi yang berjudul “Discussion on Policy Reform Priorities and International Experience” diadakan di Gedung A, Kemendikbud Jakarta pada Selasa (4/9/2018). Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam diskusi ini adalah terkait perekrutan guru, pemanfaatan dana Bantuan Opreasional Sekolah (BOS), dan asesmen pendidikan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan yang terkait dengan guru termasuk rekrutmennya sudah ada. Para guru pun sangat antusias untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam peningkatan kompetensi guru ini. Selanjutnya tentang asesmen, Balitbang telah melakukan beberapa perubahan di dalam bidang ini.

“Kualitas harus menjadi perhatian utama di dalam pengembangan pendidikan dari semua aspek.

Oleh karena itu, dari tiga hal tadi, bagaimana BOS (bantuan operasional sekolah) yang merupakan bantuan kecil, in total sangat besar juga. (namun) Dengan kebutuhan Bantuan Operasional Sekolah belum mencukupi, dan bagaimana dorongan tadi bisa meningkatkan kualitas,” jelas Totok.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano, mengatakan ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan mutu pendidikan.

“Mutu bisa bagus ada beberapa faktor yang pertama kebijakan yang jelas, yang pasti tidak berubah-ubah. Kedua, school base manajemen itu jalan di sekolah. Ekosistem terhadap satuan pendidikan jalan. Sarana prasarana yang ketiga. Yang keempat, proses pembelajaran yang baik, dan proses ini ditentukan oleh guru,” ujarnya.

Sebelumnya, dari pihak Bank Dunia, Noah Yarrow menyampaikan hasil studinya tentang kualitas pendidikan

dan guru di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura. Dalam studinya, ia mempelajari keterkaitan antara kualitas dan tunjangan guru dengan prestasi peserta didik.

Ia menyampaikan tentang bagaimana sebaiknya tahapan dalam melakukan perekrutan guru baru. “Ada tahap penyeleksian. Diperlukan komitmen dalam merekrut guru baru. Jadi ini ada peluang, juga bahaya, untuk mengakomodasi gelombang besar dari perekrutan guru,” tutur Noah.

“Hanya orang-orang terbaik dan hanya lulusan terbaik yang bisa menjadi guru di Singapura. Sekarang (di Indonesia) lebih fleksibel persyaratannya, yaitu minimum S1, Tes BKN, ujian khusus dari Kemendikbud,” lanjutnya.

Dalam diskusi ini, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, di antaranya Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), serta para pegiat pendidikan. Mereka berdiskusi dalam beberapa kelompok dan menyampaikan hasil paparannya. (Miranti Sarasinta/Aji Shahwin)

 

Sumber :

https://www.okeynotes.com/blogs/212521/21237/sejarah-teks-proklamasi

Lewat Tarian, Dua Siswa ini Menggambarkan Prosesi Membuat Rumah dalam Adat Banjar

Lewat Tarian, Dua Siswa ini Menggambarkan Prosesi Membuat Rumah dalam Adat Banjar

Lewat Tarian, Dua Siswa ini Menggambarkan Prosesi Membuat Rumah dalam Adat Banjar
Lewat Tarian, Dua Siswa ini Menggambarkan Prosesi Membuat Rumah dalam Adat Banjar

Siang itu, Rabu (29/8/2018), ratusan penonton tampak mengisi sebagian besar bangku

di Taman Budaya Kota Banda Aceh. Musik yang rancak mengiringi dua orang penari memasuki panggung. Salah satu penari dirias seperti seorang bapak tua, dan penari lainnya tampil sebagai seorang anak muda.

Dengan gerakan yang lincah, dua penari yang berperan sebagai bapak dan anaknya bahu membahu membangun rumah kayu di panggung tersebut. Sang bapak tampak memeragakan prosesi menebang pohon, menggergaji kayu, sementara sang anak tampak bersemangat membantu menyusun kayu menjadi tiang-tiang, dinding, dan atap rumah.

Di akhir tarian, sebuah rumah adat Banjar tampak kokoh berdiri di panggung

. Sang bapak tampak memasang lentera di teras rumah, dan sang anak berdoa di depan rumah. Ketika musik pengiring terakhir, penonton bertepuk tangan dengan meriah, dan kedua penari memberikan salam hormat kepada dewan juri dan penonton yang hadir.

Kedua penari tersebut, Muhammad Hilman Zain dan Ahmad Redy Zikri, adalah peserta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2018 tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Banda Aceh. Mereka wakil dari Provinsi Kalimantan Selatan untuk cabang lomba seni kreasi.

“Tarian tadi menceritakan prosesi membuat rumah dalam adat Banjar.

Diceritakan seorang bapak dan anak bahu membahu membuat rumah. Si anak diceritakan agak terpengaruh budaya modern, sementara bapaknya kental dengan budaya asli Banjar,” kata Ahmad Redy Zikri, usai tampil di panggung. Menurut Redy, dengan tarian mereka ingin bercerita bagaimana prosesi membuat rumah Banjar, yang dimulai dari menyiapkan kayu-kayu, memasang tiang, didoakan, dan memasang komponen-komponen rumah yang lain, hingga diberi penerangan dengan lentera.

Redy mengatakan sangat bangga bisa tampil di ajang bergensi di bidang seni ini. Mereka telah berlatih keras dan melalui seleksi yang panjang. “Latihan selama enam bulan. Terharu sekali bisa tampil di sini, karena prosesnya cukup lama,” ujar siswa SMA Negeri Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut. Redy dan Hilman berharap, tahun ini Provinsi Kalimantan Selatan dapat meraih banyak medali di ajang FLS2N

 

Sumber :

http://syifa.student.ittelkom-pwt.ac.id/

Tanggung Jawab Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Fungsinya

Tanggung Jawab Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Fungsinya

 

Tanggung Jawab Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Fungsinya

Secara umum tanggung jawab BPK sesuai Pasal 23E UUD 1945 adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung  jawab tentang keuangan negara. Namun pada dasarnya fungsi dan tanggung jawab dari BPK dapat dilihat sebagai berikut:

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan

Pengelolaan keuangan negara yang baik adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Melalui sasaran strategis ini BPK mengharapkan adanya kontribusi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan mempercepat upaya perbaikan mutu pengelolaan keuangan negara secara komprehensif.

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan

BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di samping itu, BPK juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara memungkinkan BPK memiliki data dan informasi keuangan negara yang diperlukan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD.

Artikel terkait :

 

Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Setiap kelembagaan yang dibentuk disuatu negara pasti mempunyai cita-cita atau tujuan yang ingin di capai khususnya untuk kepentingan bersama. Dimana cita-cita itu akan dapat dilihat dalam visi misi kelembagaan tersebut. Berikut visi misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

 VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

MISI

  1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
  2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
  3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Dalam melaksanakan misinya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

  1. Independensi

Artinya bahwa BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

  1. Integritas

Artinya BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

  1. Profesionalisme

Artinya BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Sumber : https://www.sekolahbahasainggris.co.id/

Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan

Suprastruktur ketatanegaraan Republik Indonesia

Dalam Suprastruktur ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga independen yang juga membentu mempengaruhi dan mengawasi berjalannya roda pemerintahan di Indonesia. Salah satunya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPK. Secara historis dapat kita lihat bahwa berdasarkan Surat Penetapan amanat UUD Tahun 1945 telah dikeluarkan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang.

Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, dan untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yang berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda).

Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Karena saat itu Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945, ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk pula Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer (BPK Hindia Belanda) pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka  Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor yang namanya lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 sampai sekarang dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

  • UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara
  • UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  • UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Sumber : https://www.dosenpendidikan.co.id/