Susunan Pra Peradilan

Susunan Pra Peradilan

Susunan Pra Pera
Susunan Pra Pera

 Pra Peradilan (Pasal 78 ayat (2) KUHAP )

Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang penitera (Pasal 78 ayat (2)).

 

 Hakim Komisaris (Pasal 117 sampai dengan Pasal 123 RUU KUHAP)

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Komisaris, seorang hakim harus memenuhi syarat (Pasal 117):

1)  Memiliki kapasitas dan integritas moral yang tinggi;

2)  Bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

3)  Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun;

4)  Berpangkat serendah-rendahnya golongan III/C.

Pasal 118

1)  Hakim Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Negeri setempat.

2)  Hakim Komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 119

1)  Hakim Komisaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:

  1. a)Telah habis masa jabatannya;
  2. b)Atas permintaan sendiri;
  3. c)Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
  4. d)Tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
  5. e)Meninggal dunia.

2) Penilaian mengenai ketidakcakapan Hakim Komisaris dalam menjalankan tugasnya sebaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan di Pengadilan Tinggi.

Pasal 120

Hakim Komisaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

1) Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2)  Melakukan perbuatan tercela;

3) Terus�menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

4)  Melanggar sumpah jabatan;

5) Merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

1) Selama menjabat sebagai Hakim Komisaris, hakim Pengadilan Negeri dibebastugaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri.

2) Setelah selesai masa jabatannya, Hakim Komisaris dikembalikan tugasnya ke Pengadilan Negeri semula, selama belum mencapai batas usia pensiun.

 

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Komisaris diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 123

1)  Hakim Komisaris berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara.

2) Hakim Komisaris merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau memutus karena jabatannya seorang diri.

3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Komisaris dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat.

Dilihat dari susunan, semua hakim pengadilan dapat diangkap menjadi Hakim Tunggal dalam proses Pra Peradilan sesuai dengan perintah Ketua Pengadilan, sedangkan Hakim Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas rekomendasi dari Pengadilan Tinggi, dan selama menjabat menjadi Hakim Komisaris, hakim yang bersangkutan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri.

Sumber : http://www.tricastservices.com/tips-cerdas-mendidik-bayi-agar-pintar/