RUU Kekerasan Seksual, PR Besar Bagi DPR yang Harus Tuntas

RUU Kekerasan Seksual, PR Besar Bagi DPR yang Harus Tuntas – Kekerasan seksual menjadi perhatian utama semua mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda. PPI Belanda di Den Haag menyusun advokasi sebagai bidang eksklusif yang nantinya tidak hanya konsentrasi mengurus masalah legal, tapi pun kesejahteraan mahasiswa Indonesia di Belanda.

Perbincangan tentang advokasi tersebut mengemuka usai diskusi ‘Kekerasan Seksual dalam Mitigasi, Trauma dan Sorotan Media’ di Bookstore Cafe, Den Haag, Sabtu (17/11/2018). Hadir pada diskusi itu perwakilan media Erasmus Rotterdam, Peer Consular Student dari ISS, praktisi gender, serta jurnalis.

Diaz LA Ichsan, mahasiswa S-2 tahun kesatu di Development Study Justice Perspective ISS Den Haag, menuliskan bahwa isu pemerkosaan yang diusung PPI Belanda ini berangkat dari perbandingan isu pemerkosaan sejumlah waktu kemudian di Rotterdam dan maraknya kekerasan seksual di Indonesia.

“Kita tidak membicarakan ini menurut isu, namun lebih ke pemikiran risiko dari isu tersebut. Kita jadikan isu tersebut sebagai momentum, laksana RUU kekerasan seksual yang masih mandeg di DPR. Adanya tidak sedikit isu kekerasan seksual ini mestinya jadi momentum DPR guna menyelesaikannya, tidak boleh sampai menantikan ada korban lagi.

Diaz menyadari, bahwa ternyata tidak sedikit kampus di Belanda yang bahkan tidak memiliki kepandaian untuk menangani masalah kekerasan seksual ini. Salah satu kampus, yaitu ISS, melulu punya public relation (PR) counselor, yang begitu terdapat mahasiswa merasakan masalah kekerasan seksual barulah dapat mendiskusikannya.

“Di Indonesia juga belum terdapat kesadaran itu. Ini yang inginkan kami soroti. Bagi tingkat SMA justeru ada Permendikbud yang dapat menangani urusan ini, namun di level perguruan tinggi justeru tidak ada,” kata Diaz.

Fathimah Sulistyowati, mahasiswi PhD fakultas kedokteran spesialis Endokrinologi di Leiden University mengakui, bahwa sekitar ini isu kekerasan seksual yang dirasakan perempuan ingin menjadikan korban yang ikut disalahkan. Untuk mahasiswi Indonesia di Belanda, terutama andai dikaitkan isu Rotterdam, mesti punya keperdulian tinggi dengan permasalahan itu.

“Tapi, nafas yang mau anda bawa itu ialah kekerasan seksual bukan sesuatu yang jauh ke ranah legal, tersebut jauh banget. Kita mengarahkan supaya mahasiswa dan mahasiswi bisa melakukan sesuatu. Kasus Rotterdam tersebut pelajaran bukan cuma guna anak Indonesia tentunya, namun bahkan masyarakat Belanda sendiri sehingga tidak saja mahasiswa Indonesia yang bergerak, tapi pun masyarakat Rotterdam juga protes, dan buat dukungan guna korban dan polisi supaya mengusut permasalahan itu,” ujar Fathimah.

Dia berujar, semua mahasiswa di PPI Belanda sepakat supaya identitas korban tidak dibuka. Perspektif itulah yang menurut keterangan dari Fathimah akan ditunjukkan ke media, bahwa victim atau korban bukanlah bungkus yang bagus guna pemberitaan.

Terkait upaya itulah, Ketua PPI Belanda, Atika Almira, menuliskan bahwa kesepakatan untuk memblokir identitas korban dan tidak menjadikan korban sebagai “bungkus” perkabaran media sebagai lanjutan guna memperkuat kesebelasan advokasi PPI Belanda.

Mahasiswi tahun kesatu yang tengah menempuh S-2 di Urban Management and Development Erasmus University Rotterdam ini menegaskan bahwa PPI bakal menularkan upaya-upaya tersebut. Dia bercita-cita pergerakan yang dilaksanakan PPI dari lingkungan akademis dapat menjadi satu pencerahan.

“Harus anda tekankan bahwa perbuatan kita bakal mempengaruhi situasi korban, anda tak dapat membedah permasalahan dari subyektifitas korban. Nah, berangkat dari sejumlah kasus di Indonesia seminggu lagi pun akan terdapat acara berhubungan kekerasan terhadap perempuan, dan terdapat hari HAM Sedunia sampai-sampai kami bakal mambuat buat diskusi lagi. Isu-isu kekerasaan terhadap wanita masih paling tabu di kalangan orang Indonesia sampai-sampai harus jadi fokus kami pun di sini,” tambah Atika.

Terkait bidang advokasi, lanjut Atika, destinasi awalnya ialah sebagai wahana untuk semua mahasiswa atau mahasiswi untuk dapat melapor. Dari situ upaya selanjutnya ialah memberikan keperdulian terhadap korban supaya korbant tidak merasa sendiri.

“Ketakutan soal permasalahan Rotterdam tersebut ada, namun sebegai obrolan salah satu kaum wanita saja. Sekarang mahasiswi dan mahasiswa Indonesia telah saling mengingatkan guna tidak kembali malam-malam sendirian, dan masuk lokasi tinggal pintu mesti tertutup secara benar. Bukan fobia sih, namun lebih waspada. Kita tidak perlu fobia kuliah di Belanda melulu lantaran permasalahan itu,” kata Atika.

“Lebih dari itu, kami hendak membentuk awareness soal social movement yang baru bahwa permasalahan kekerasan seksual dapat diselesaikan bersama-sama. Kita inginkan dorong DPR supaya menyelesaikan ulasan penghapusan RUU kekerasan seksual dan aturan-aturan turunannya. Itu PR besar DPR,”

Selengkapnya: bahasainggris.co.id